RADAR KUDUS - Pemerintah United Kingdom akan melonggarkan sejumlah regulasi untuk van listrik berukuran besar mulai Juni 2026. Kebijakan baru ini ditujukan untuk mempercepat adopsi kendaraan komersial nol emisi sekaligus mengurangi biaya dan beban administrasi bagi pelaku usaha.
Aturan tersebut berlaku untuk van listrik dengan bobot antara 3,5 ton hingga 4,25 ton. Sebelumnya, kendaraan dalam kategori itu diperlakukan seperti kendaraan berat atau heavy goods vehicle (HGV) karena tambahan bobot baterai membuat berat totalnya melewati batas standar van konvensional.
Melalui regulasi terbaru, van listrik tidak lagi diwajibkan mengikuti aturan pengujian khusus kendaraan berat. Sebagai gantinya, kendaraan akan masuk ke sistem Class 7 MOT yang biasa digunakan untuk kendaraan komersial ringan berbahan bakar bensin maupun diesel.
Perubahan ini juga membuat van listrik baru hanya perlu menjalani inspeksi pertama setelah tiga tahun penggunaan. Sebelumnya, kendaraan dalam kategori tersebut harus menjalani pemeriksaan tahunan sebagaimana kendaraan berat.
Baca Juga: Rompetrol Bangun 30 Fast Charging EV di Rumania, Truk Listrik Jadi Fokus
Selain itu, pemerintah Inggris juga merevisi aturan jam kerja pengemudi untuk kategori kendaraan tersebut. Van listrik nantinya akan masuk ke skema GB Drivers’ Hours sehingga tidak lagi wajib menggunakan tachograph atau alat pencatat aktivitas berkendara.
Aturan baru itu sekaligus menghapus pembatasan jarak operasional kendaraan dari basis perusahaan, yang sebelumnya menjadi kendala besar bagi operator logistik dan armada komersial.
Kebijakan pelonggaran regulasi ini lahir setelah tekanan dari berbagai kelompok industri logistik dan penyewaan kendaraan. Mereka menilai van listrik selama ini dirugikan hanya karena tambahan berat baterai, meskipun ukuran kendaraan sebenarnya sama seperti van konvensional.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif Zero Emission Van Plan yang diluncurkan pada 2024 oleh British Vehicle Rental and Leasing Association bersama Logistics UK, Recharge UK, Association of Fleet Professionals, dan The EV Café.
Koalisi tersebut sebelumnya meminta pemerintah memperluas dukungan kendaraan listrik, termasuk pembangunan infrastruktur charging, perpanjangan subsidi kendaraan listrik, serta penghapusan pelatihan tambahan untuk van listrik berbobot lebih berat.
Menurut Departemen Transportasi Inggris, perubahan aturan ini dapat memangkas biaya terkait inspeksi kendaraan hingga 60 persen.
Keir Mather mengatakan kebijakan tersebut dirancang untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan komersial tanpa membebani perusahaan dengan birokrasi yang rumit.
Pemerintah Inggris juga masih menawarkan Plug-in Van Grant dan Plug-in Truck Grant yang dapat memangkas harga pembelian van listrik baru hingga 5.000 poundsterling.
Industri logistik menyambut positif kebijakan tersebut. CEO Logistics UK, Ben Fletcher, menilai aturan lama sangat tidak masuk akal karena memperlakukan van listrik standar seperti truk berat hanya akibat tambahan bobot baterai.
Menurutnya, aturan lama telah menghambat penggunaan kendaraan ramah lingkungan karena meningkatkan biaya operasional dan kompleksitas administrasi bagi perusahaan yang ingin mengurangi emisi karbon armadanya.
CEO British Vehicle Rental and Leasing Association, Toby Poston, juga menyebut perubahan ini sebagai langkah penting dalam mempercepat transisi transportasi jalan raya bebas emisi di Inggris.
Operator armada dan perusahaan leasing kini berharap aturan baru tersebut mampu menurunkan total biaya kepemilikan van listrik melalui perawatan yang lebih sederhana serta pengurangan waktu henti kendaraan akibat prosedur pengujian khusus.
Editor : Mahendra Aditya