RADAR KUDUS - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menarik perhatian publik lewat kebijakan kontroversialnya.
Setelah menggagas pendidikan karakter berbasis militer bagi pelajar, kini ia memperluas program tersebut dengan menyasar dua kelompok baru: warga dewasa yang sering terlibat dalam pelanggaran sosial, serta kelompok yang ia sebut sebagai "orang gemulai".
Lewat pernyataannya di kanal YouTube pribadinya pada Minggu (4/5/2025), Dedi menjelaskan bahwa kelompok dewasa yang ditarget adalah mereka yang kerap tertangkap melakukan tindakan seperti mabuk di jalanan, tawuran, hingga nongkrong tanpa tujuan jelas.
Baca Juga: Fenomena Aplikasi World App, Warga Depok dan Bekasi Rela Antre Pindai Retina Demi Dapat Rp 500 Ribu
Meskipun tindakan mereka tergolong pelanggaran ringan, menurut Dedi, pola penegakan hukum konvensional justru kerap tidak efektif dan berisiko memunculkan pelanggaran yang lebih serius.
"Banyak dari mereka yang tidak bisa diproses secara hukum karena pelanggarannya ringan. Tapi, kalau sudah ditindak secara pidana, malah naik level jadi kriminal serius," ujarnya.
Melalui pendekatan disiplin militer, ia berharap karakter para pelaku bisa dibentuk ulang agar menjadi lebih positif dan produktif.
"Kini bukan hanya anak-anak remaja saja yang saya tangani, tetapi juga orang dewasa yang masih suka bikin keributan," kata Dedi.
"Orang Gemulai" Jadi Sorotan Baru
Salah satu bagian dari pernyataan Dedi yang paling banyak menuai perdebatan adalah ketika ia menyebut akan mempertimbangkan masukan warganet untuk mengikutsertakan "anak-anak gemulai" ke dalam program militer tersebut.
Istilah ini, meski tak dijelaskan secara rinci, diduga merujuk pada individu dengan ekspresi gender non-maskulin.
Dedi menyatakan bahwa usulan itu muncul dari komentar di media sosial, yang meminta agar kelompok tersebut ikut dilatih agar “lebih tegap.”
Meski begitu, ia menegaskan bahwa fokus utama tetap pada warga yang secara nyata menimbulkan keresahan sosial.
Skema dan Durasi Pelatihan Militer
Program pendidikan karakter berbasis militer ini sudah dimulai sejak awal Mei 2025, bekerja sama dengan institusi TNI-Polri.
Dedi menyebut sekitar 30 hingga 40 barak telah disiapkan di berbagai wilayah Jawa Barat. Para peserta—baik pelajar maupun kelompok dewasa yang ditarget ke depannya—akan mengikuti pelatihan selama enam bulan.
Uniknya, proses pembelajaran tetap berjalan selama mereka di barak. Para guru dari sekolah akan mengajar langsung di lokasi, sementara peserta menjalani kegiatan terjadwal yang mencakup olahraga, istirahat, dan pelatihan disiplin.
“Anak-anak justru terlihat senang. Gizi tercukupi, istirahat cukup, kegiatan produktif berjalan. Mereka tetap belajar, hanya gurunya yang mengajar dari barak,” ujar Dedi saat meninjau lokasi pelatihan di Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta.
Legalitas dan Dukungan Orangtua
Terkait legalitas program, Dedi menegaskan bahwa semua peserta hanya akan ikut serta setelah mendapat persetujuan dari orang tua, yang dibuktikan melalui surat pernyataan bermaterai.
“Dasar hukumnya adalah persetujuan orangtua. Jadi bukan pemaksaan,” tegasnya.
Meski kontroversial, kebijakan ini tidak sepi dari dukungan. Salah satu orangtua bernama Elly mengaku senang anaknya bisa ikut program tersebut.
Menurutnya, putranya sering membolos sekolah dan sulit dinasihati. Ia berharap pendekatan militer bisa membawa perubahan.
“Mudah-mudahan setelah ikut pelatihan ini, anak saya bisa berubah jadi lebih disiplin dan nurut,” ujarnya penuh harap.
Kritik dan Kekhawatiran Publik
Di sisi lain, sejumlah pihak mengkritik program ini karena dinilai berpotensi melanggar hak asasi dan tidak menyentuh akar persoalan sosial.
Penyebutan kelompok “orang gemulai” juga menuai protes karena dianggap diskriminatif dan rawan menstigmatisasi identitas tertentu.
Meski begitu, Dedi tetap pada pendiriannya. Ia percaya bahwa ketegasan dan pendidikan karakter melalui pendekatan militer bisa menjadi solusi jangka panjang atas berbagai persoalan moral dan sosial yang mencuat di tengah masyarakat.
Langkah Dedi Mulyadi memperluas cakupan program pembinaan karakter berbasis militer kini memasuki babak baru.
Apakah pendekatan ini akan menjadi terobosan solutif atau justru memperuncing kontroversi di tengah publik, waktu yang akan menjawab.
Apakah kamu setuju pendekatan militer ini diterapkan ke warga sipil?
Editor : Mahendra Aditya