ICW Persoalkan Draf dan Keterbukaan Pembahasan UU Perampasan Aset

Mahendra Aditya Restiawan • Dipublikasikan Kamis, 19 November 2026 | 17:43 WIB
Ilustrasi RUU perampasan aset. (Gemini AI)
Ilustrasi RUU perampasan aset. (Gemini AI)

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI diwarnai keberatan dari kelompok masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026). Keduanya diadukan atas dugaan pelanggaran etik terkait tidak terbukanya dokumen rancangan undang-undang (RUU) selama proses pembahasan hingga pengesahan.

Laporan tersebut menjadi sorotan karena muncul tepat pada hari DPR menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. ICW menilai proses legislasi yang berlangsung belum memberikan ruang partisipasi publik secara memadai. Bahkan, organisasi antikorupsi itu mengaku tidak pernah mendapatkan akses terhadap draf final yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah.

Kepala Divisi atau Program Manager Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyampaikan pengaduan tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Laporan diajukan bersama koalisi masyarakat sipil yang selama ini mengadvokasi pembentukan regulasi perampasan aset.

Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut Draf yang Disetujui Tak Sesuai Harapan Publik

Menurut Ibrahim, persoalan utama yang mereka adukan adalah dugaan tidak disebarluaskannya naskah RUU kepada masyarakat. ICW menyatakan hingga pengambilan keputusan di rapat paripurna, dokumen rancangan tersebut tidak tersedia di situs resmi DPR sehingga sulit diakses untuk diperiksa dan dikritisi.

Kondisi itu dinilai bertentangan dengan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk mengetahui materi yang sedang dibahas, menyampaikan pendapat, serta memberikan masukan terhadap ketentuan yang berpotensi memengaruhi kepentingan publik.

ICW juga mempersoalkan klaim bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah dilakukan secara transparan. Ibrahim menyebut organisasinya belum pernah diundang untuk mengikuti pembahasan substansi maupun memberikan masukan terhadap rumusan regulasi tersebut.

Bagi ICW, keterbukaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penyelenggaraan rapat atau pernyataan bahwa proses legislasi dapat dipantau. Masyarakat juga harus memperoleh dokumen yang menjadi dasar pembahasan. Tanpa draf yang bisa diakses, publik akan kesulitan mengetahui perubahan pasal, membandingkan rumusan sebelumnya dengan versi terbaru, serta menilai apakah aspirasi masyarakat telah dipertimbangkan.

Pengaduan ke MKD tersebut merupakan kelanjutan dari upaya ICW yang sebelumnya telah melayangkan somasi pada 16 November 2026. Langkah itu ditempuh setelah organisasi tersebut mempersoalkan keterbukaan dokumen RUU yang dinilai tidak memadai.

Ibrahim berharap MKD menindaklanjuti pengaduan tersebut dan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan. ICW meminta lembaga etik DPR itu memberikan penilaian serta menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Polemik tidak berhenti pada persoalan akses dokumen. ICW juga menyampaikan keberatan terhadap substansi RUU Perampasan Aset yang akhirnya disahkan DPR. Organisasi tersebut menilai sejumlah perubahan dalam rancangan justru berpotensi mengurangi efektivitas regulasi sebagai instrumen pemberantasan korupsi.

Salah satu persoalan yang disorot adalah tidak dimasukkannya ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar. Padahal, kemampuan negara menelusuri dan merampas kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan pemiliknya merupakan salah satu harapan besar dari pembentukan undang-undang tersebut.

Kekayaan tidak wajar menjadi isu penting dalam pemberantasan korupsi karena tidak semua hasil kejahatan dapat langsung terlihat melalui perkara pidana yang sedang ditangani. Ada kemungkinan aset disimpan, dialihkan, atau dimiliki melalui pihak lain sehingga penelusurannya membutuhkan instrumen hukum yang memadai.

ICW menilai pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar semestinya dapat memperkuat pengawasan terhadap harta penyelenggara negara, termasuk melalui keterkaitannya dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketidaksesuaian antara penghasilan dan kekayaan dapat menjadi salah satu indikator yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Baca Juga: 8 Paket Pengadaan Rp14,7 Miliar Libatkan Raffi Ahmad Disorot ICW, KPK Minta Dua Kementerian Evaluasi

Dalam bahan keterangannya, ICW menyebut usulan terkait perampasan kekayaan tidak wajar juga pernah didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ketentuan yang diharapkan tersebut tidak ditemukan dalam naskah yang menjadi sorotan organisasi antikorupsi itu.

Bagi ICW, penghilangan instrumen tersebut membuat tujuan pembentukan UU Perampasan Aset menjadi kurang optimal. Padahal, regulasi ini diharapkan tidak hanya membantu negara mengambil kembali hasil korupsi yang telah terbukti melalui proses hukum, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menangani aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana sesuai prosedur hukum.

Selain kekayaan tidak wajar, ICW turut mempersoalkan pembatasan penerapan undang-undang terhadap aset yang berasal dari tindak pidana pada masa lalu. Organisasi tersebut menilai ketentuan nonretroaktif berpotensi mempersempit jangkauan pemulihan aset hasil kejahatan yang terjadi sebelum undang-undang diberlakukan.

Persoalan ini menjadi penting karena aset hasil tindak pidana dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan setelah pelaku tidak lagi aktif melakukan kejahatan. Apabila jangkauan aturan terlalu terbatas, upaya negara untuk memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana lama berpotensi menghadapi hambatan.

Meski demikian, penerapan perampasan aset tetap harus memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Negara tidak dapat mengambil alih kekayaan seseorang hanya berdasarkan dugaan tanpa mekanisme pembuktian yang sah. Harus tersedia prosedur yang jelas agar upaya pemberantasan korupsi tidak mengabaikan hak pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Baca Juga: Disorot ICW soal Kontrak KKP, Raffi Ahmad dan Tiga Rekannya Alihkan Honor untuk Korban Bencana

Persoalan keterbukaan dokumen tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

ICW menyoroti Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 96 yang mengatur penyebarluasan informasi serta pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut organisasi tersebut, publikasi rancangan merupakan bagian dari kewajiban legislasi agar masyarakat dapat mengetahui dan memberikan masukan terhadap regulasi yang sedang disusun.

ICW juga mempersoalkan tidak dipublikasikannya sejumlah dokumen penting, mulai dari naskah RUU, naskah akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dokumen-dokumen tersebut dinilai penting karena menjadi dasar untuk memahami arah pembahasan dan perubahan substansi rancangan.

Dalam keterangannya, ICW menyebut draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi bertanggal 16 November 2026 hanya beredar secara terbatas. Padahal, dokumen tersebut menjadi salah satu bahan penting untuk mengetahui rumusan yang akhirnya dibawa ke tahap pengambilan keputusan.

Organisasi itu juga mengungkapkan bahwa upaya memperoleh keterbukaan telah dilakukan sejak September 2026 dengan menelusuri kanal informasi resmi DPR. Namun, karena dokumen yang dicari tidak diperoleh, ICW bersama koalisi masyarakat sipil kemudian menempuh langkah somasi sebelum akhirnya mengajukan pengaduan etik.

Koalisi yang disebut dalam keterangan ICW mencakup sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya Transparency International Indonesia (TII), Auriga Nusantara, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), serta IM57+. Mereka menilai keterlibatan kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap pemberantasan korupsi diperlukan agar pembahasan regulasi tidak hanya didominasi perspektif lembaga negara.

ICW secara khusus menyoroti pembahasan mengenai kekayaan tidak wajar yang berlangsung pada 26–27 Oktober 2026. Menurut organisasi tersebut, kelompok yang mendorong pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar tidak memperoleh kesempatan memadai untuk menyampaikan pandangan dalam pembahasan substansi.

Baca Juga: Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar Disorot ICW, KPK Minta Masyarakat Siapkan Bukti

Kritik itu memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan antara DPR dan masyarakat sipil tidak hanya menyangkut teknis penyusunan undang-undang. Ada persoalan lebih mendasar mengenai arah kebijakan yang ingin dibangun melalui regulasi tersebut.

Di sisi lain, DPR memiliki penjelasan mengenai proses pembahasan yang telah dilakukan. Dalam laporan hasil pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa panitia kerja telah membahas 397 DIM. Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Komisi III juga disebut telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025. Forum tersebut digunakan untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk pakar, akademisi, organisasi, dan masyarakat.

DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026). Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan pemerintah memberikan persetujuan, rancangan tersebut disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna guna mendapatkan keputusan akhir.

 

Dengan demikian, terdapat dua perspektif yang perlu diperhatikan dalam polemik ini. DPR menyampaikan bahwa pembahasan telah melalui puluhan forum dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, ICW mempersoalkan tidak tersedianya dokumen yang dapat diakses serta tidak dilibatkannya organisasinya dalam pembahasan substansi.

Jumlah rapat memang dapat menjadi salah satu indikator aktivitas legislasi. Namun, kualitas partisipasi publik juga ditentukan oleh keterbukaan materi pembahasan, kesempatan menyampaikan pendapat, dan transparansi terhadap perubahan rumusan pasal.

Perbedaan tersebut menjadi alasan mengapa pengaduan ICW ke MKD menarik perhatian. Lembaga etik DPR kini dihadapkan pada laporan yang menuntut pemeriksaan mengenai tanggung jawab pimpinan parlemen dan pimpinan komisi dalam memastikan proses legislasi berjalan sesuai prinsip keterbukaan.

Sementara itu, pengesahan RUU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026) menjadi penanda berakhirnya perjalanan legislasi yang berlangsung sekitar 18 tahun. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung oleh Puan Maharani.

Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan yang telah dibahas bersama pemerintah. Anggota yang hadir menyatakan setuju sehingga RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Baca Juga: Disorot ICW karena Pengadaan Jasa Influencer KKP, Raffi Ahmad Tegaskan Siap Diaudit

 

Pengesahan tersebut diharapkan menjadi landasan baru bagi negara untuk memperkuat upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada isi ketentuan, kesiapan lembaga pelaksana, serta konsistensi penegakan hukum.

Bagi ICW, pengesahan regulasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Aturan yang diharapkan mampu mempersempit ruang gerak koruptor harus memiliki ketentuan yang efektif untuk melacak, mengamankan, dan memulihkan hasil kejahatan.

Di sisi lain, kewenangan perampasan aset juga harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat. Kepastian hukum, perlindungan terhadap pemilik aset yang beritikad baik, serta kesempatan mengajukan keberatan merupakan aspek penting agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.

Karena itu, perhatian publik terhadap UU Perampasan Aset diperkirakan tidak berhenti pada pengesahannya. Substansi aturan dan penerapannya akan menjadi ujian berikutnya bagi DPR, pemerintah, serta aparat penegak hukum.

Pengaduan ICW terhadap Puan Maharani dan Habiburokhman pun menambah dimensi baru dalam perjalanan regulasi tersebut. Selain menunggu pelaksanaan undang-undang, masyarakat kini juga memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana MKD memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan.

Bagi gerakan antikorupsi, tujuan akhir pembentukan UU Perampasan Aset bukan sekadar menghasilkan produk legislasi. Regulasi tersebut harus mampu memberikan hasil nyata dalam pemulihan kekayaan negara dan menutup celah bagi pelaku kejahatan untuk terus menikmati aset hasil tindak pidana.

Pada saat yang sama, proses pembentukannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, undang-undang yang bertujuan memperkuat pemberantasan korupsi semestinya lahir melalui mekanisme yang terbuka, partisipatif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi setiap keputusan.

Editor : Mahendra Aditya
uu perampasan aset ICW laporkan Puan Maharani Habiburokhman dilaporkan ke MKD polemik pengesahan UU Perampasan Aset draf RUU Perampasan Aset