Delapan Fraksi Teken Hak Menyatakan Pendapat, PKS Terbanyak dengan 28 Anggota, PAN Paling Sedikit
JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden.
Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR RI dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan, jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang.
"Total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi," ujar Saan.
Delapan fraksi yang terlibat meliputi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Baca Juga: AHY, Dasco, hingga Puan Masuk Bursa Pengganti Gibran
Dari komposisi tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Disusul NasDem sebanyak 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, serta PDIP 14 orang.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbangkan 11 anggota. Adapun PAN diwakili satu anggota, yakni Sarifuddin Sudding.
Saan menjelaskan, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Sesuai ketentuan, hak tersebut dapat diusulkan sedikitnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
Rencananya, usulan penggunaan HMP tersebut akan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11). Selanjutnya, proses akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
Adapun substansi usulan berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Para pengusul mengaitkan persoalan tersebut dengan polemik ijazah dan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Baca Juga: Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Ini Kata Budi Arie
Namun, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Gibran diberhentikan dari jabatannya. Usulan tersebut merupakan bagian awal dari proses politik dan konstitusional yang harus melalui sejumlah tahapan.
Dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan konstitusional dan melalui mekanisme DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Dengan masuknya usulan tersebut ke agenda paripurna, dinamika politik di parlemen terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden diperkirakan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.
Berikut komposisi 120 anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat:
- PDIP: 14 anggota
- Golkar: 11 anggota
- Gerindra: 11 anggota
- NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- PKS: 28 anggota
- PAN: 1 anggota
- Demokrat: 18 anggota
Total: 120 anggota DPR RI.
Editor : Zainal Abidin RK