JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya, Rabu (11/11/2026). Keputusan tersebut dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," kata Budi Arie sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Mundurnya Gibran membuka proses konstitusional untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut. Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam aturan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Baca Juga: Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Ini Kata Budi Arie
Presiden Prabowo Subianto nantinya memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua calon tersebut kemudian dipilih melalui sidang paripurna MPR.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menjelaskan tahapan pengisian jabatan tersebut apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.
Menurut Yusril, proses diawali dengan surat pengunduran diri secara tertulis dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR. Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan sekaligus meminta pengajuan dua calon pengganti.
Baca Juga: 120 Anggota DPR Teken Usulan HMP terhadap Gibran, PKS Terbanyak dengan 28 Orang
Presiden kemudian menyampaikan dua nama beserta kelengkapan persyaratan pencalonannya kepada pimpinan MPR.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk memilih satu dari dua calon tersebut. Pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
Ketentuan teknisnya juga diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Yusril menegaskan, pengunduran diri berbeda dengan mekanisme pemakzulan atau impeachment. Jika seorang wakil presiden mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, prosesnya mengikuti ketentuan pengisian kekosongan jabatan.
Sementara itu, pemakzulan harus melalui proses panjang yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Dengan keputusan mundurnya Gibran, perhatian kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo dan MPR dalam menindaklanjuti pengunduran diri tersebut serta menentukan sosok yang akan mengisi posisi wakil presiden hingga akhir masa jabatan pemerintahan 2024–2029. (*)
Editor : Zainal Abidin RK