JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai difungsikan sebagai titik penyaluran bantuan sosial (bansos).
Melalui skema ini, masyarakat penerima manfaat dapat mengambil bantuan di gerai koperasi yang sudah beroperasi tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, uji coba penyaluran bansos melalui KDKMP telah berjalan baik.
Baca Juga: Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,3 Juta hingga Rp8,3 Juta, Agrinas Bahas Jadwal Pembayaran
Bantuan yang disalurkan mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan alat mesin pertanian.
Ferry menyampaikan hal tersebut saat meninjau kesiapan operasional sejumlah KDKMP di Jawa Timur, Kamis (15/10/2026). Empat koperasi yang dikunjungi yakni KDKMP Sambiroto dan Garu di wilayah Baron, KDKMP Nglawak di Kertosono, serta KDKMP Tambakrejo di Waru.
Menurut Ferry, empat koperasi tersebut telah memiliki manajemen pengelola, sarana transportasi pendukung, serta keterhubungan dengan pusat.
Kondisi itu diharapkan mendukung kelancaran operasional koperasi, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Uji coba penyaluran bantuan sosial telah sukses dilakukan. Begitu juga di empat titik yang hari ini saya pantau langsung sudah berjalan dan lengkap. Penerima manfaat kini dapat mengambil haknya langsung di KDKMP yang telah beroperasi, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” kata Ferry dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca BMKG 16 Oktober 2026: Hujan di 19 Kota, Gelombang Laut hingga 4 Meter
Selain melayani penyaluran bantuan, gerai KDKMP juga mulai menerima sejumlah barang kebutuhan pokok bersubsidi.
Komoditas tersebut meliputi minyak goreng MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, serta pupuk.
Peninjauan di Jawa Timur itu merupakan tindak lanjut rapat koordinasi untuk mematangkan operasionalisasi KDKMP.
Pemerintah berharap koperasi desa tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat setempat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemantauan operasional KDKMP dilakukan secara masif pada pekan ini dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan instansi terkait.
Baca Juga: Antrean BBM di Bali Mengular, Petugas SPBU Ngamuk Diminta Beroperasi 24 Jam
Pemantauan tersebut mencakup menteri, panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), gubernur, hingga wali kota.
Zulkifli mengakui pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kekurangan.
Ia menyebut banyaknya kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) yang terlibat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaannya.
Pada hari yang sama, Zulkifli menyampaikan bahwa sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Pemerintah menargetkan jumlah koperasi yang beroperasi mencapai 35.000 unit hingga akhir 2026.
Editor : Mahendra Aditya