RADAR KUDUS - Kebijakan pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali mendapat respons positif dari kalangan ekonom. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai bantuan tersebut relevan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok pekerja berpenghasilan rendah.
Ekonom INDEF Eko Listyanto mengatakan kondisi konsumsi domestik masih menghadapi tekanan. Karena itu, bantuan yang langsung menyasar pendapatan pekerja dinilai dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga aktivitas konsumsi.
"Memang kalau kita melihat kondisi saat ini, masyarakat terutama kelas bawah, BSU itu memang sangat diperlukan," ujar Eko, dikutip dari Antara, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurut Eko, tekanan terhadap konsumsi masyarakat tidak terlepas dari kenaikan sejumlah komponen harga. Kondisi tersebut membuat ruang belanja sebagian masyarakat, khususnya kelompok bawah, menjadi semakin terbatas.
Ia menyebut persoalan dari sisi pasokan menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Salah satu pemicunya dapat berkaitan dengan kondisi cuaca, termasuk pengaruh El Nino terhadap ketersediaan sejumlah komoditas.
Tekanan juga datang dari situasi ekonomi global. Gejolak geopolitik internasional dapat memengaruhi biaya berbagai bahan baku yang dibutuhkan industri. Harga plastik dan bahan bakar minyak (BBM), misalnya, ikut menghadapi tekanan biaya.
Dalam kondisi tersebut, bantuan yang diberikan dalam bentuk subsidi upah dinilai memiliki manfaat langsung bagi pekerja.
"Jadi kalau ada bantuan yang sifatnya upah, sebetulnya itu bisa dikatakan membantu," kata Eko.
Menurut dia, pencairan BSU juga diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap konsumsi domestik menjelang akhir tahun. Periode tersebut biasanya menjadi salah satu momentum penting bagi aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat.
Tambahan pendapatan yang diterima pekerja dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan begitu, bantuan pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada penerima, tetapi juga berpotensi menjaga perputaran konsumsi di dalam negeri.
Meski demikian, Eko menilai dampak BSU terhadap perekonomian akan lebih kuat apabila diikuti dengan meningkatnya aktivitas sektor swasta.
"Sehingga itu bisa memang bisa membantu mendorong perekonomian, walaupun tentu yang akan lebih signifikan kalau perputaran di sektor swastanya," ujarnya.
Ia menambahkan, BSU setidaknya dapat menjadi bantalan ketika masyarakat menghadapi tekanan kebutuhan pokok. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran kelompok pekerja yang paling membutuhkan dukungan.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, membuka kesempatan kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas dunia usaha.
Salah satu instrumen yang disiapkan adalah BSU bagi pekerja.
Dalam program tersebut, pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap penerima memperoleh total Rp900 ribu untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Program ini ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja dengan total anggaran yang disiapkan mencapai hampir Rp12 triliun.
Penyaluran bantuan dilakukan sekaligus untuk periode tiga bulan. Artinya, penerima BSU akan mendapatkan akumulasi bantuan Oktober, November, dan Desember dalam satu kali pencairan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi kondisi ekonomi pada penghujung 2026.
Rangkaian kebijakan tersebut sebelumnya dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah berharap berbagai stimulus yang diberikan dapat menjaga konsumsi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah, BSU menjadi salah satu bentuk dukungan langsung di tengah tekanan biaya kebutuhan sehari-hari.
Sementara dari sisi ekonomi makro, tambahan daya beli tersebut diharapkan kembali berputar melalui konsumsi rumah tangga. Semakin besar aktivitas belanja masyarakat, semakin besar pula peluang sektor usaha mendapatkan manfaat dari meningkatnya permintaan.
Namun, efektivitas program tetap akan bergantung pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Bantuan pemerintah dapat menjadi penopang daya beli, tetapi keberlanjutan konsumsi juga membutuhkan dukungan dari aktivitas usaha, stabilitas harga, serta kondisi pasar tenaga kerja.
Dengan penyaluran BSU hingga akhir 2026, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan tekanan ekonomi terhadap kelompok pekerja dapat ditekan.
Penilaian INDEF menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dinilai tepat sasaran dari sisi kebutuhan jangka pendek. Kini, tantangannya adalah memastikan stimulus tersebut benar-benar memberikan efek lanjutan terhadap konsumsi dan aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Editor : Mahendra Aditya