RADAR KUDUS - Setiap 30 September, Indonesia kembali mengingat salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah politik nasional: Gerakan 30 September 1965 atau G30S.
Peristiwa yang berlangsung pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 itu tidak hanya berujung pada terbunuhnya sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, tetapi juga menjadi titik awal perubahan besar yang mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan membuka jalan menuju Orde Baru.
G30S bermula ketika sekelompok pasukan bergerak di Jakarta pada dini hari 1 Oktober 1965. Sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi sasaran penculikan.
Enam jenderal kemudian ditemukan tewas dan jasad mereka dibuang ke sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan termasuk korban yang dibunuh di kediamannya, sementara target utama lainnya dibawa dari rumah masing-masing.
Para korban yang kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean juga menjadi korban.
Pada pagi 1 Oktober, kelompok G30S menguasai sejumlah lokasi strategis dan menggunakan Radio Republik Indonesia untuk menyampaikan pengumuman mengenai gerakan mereka. Mereka menyatakan pembentukan Dewan Revolusi serta mengklaim tindakan tersebut ditujukan untuk menggagalkan rencana Dewan Jenderal yang disebut hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Namun, gerakan tersebut tidak bertahan lama.
Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mengambil alih kendali operasi Angkatan Darat setelah Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu korban. Pasukan yang berada di bawah kendalinya kemudian merebut kembali sejumlah lokasi penting di Jakarta.
Dalam waktu relatif singkat, pusat gerakan di Jakarta dapat dikuasai. Kelompok G30S kehilangan kendali dan sebagian anggotanya bergerak meninggalkan Jakarta. Dengan demikian, upaya yang mereka lakukan pada 1 Oktober 1965 berakhir gagal.
Akan tetapi, kegagalan gerakan tersebut justru menjadi awal dari perubahan politik yang jauh lebih besar.
Setelah G30S berhasil dilumpuhkan, tuduhan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin menguat. Pemerintahan dan militer di bawah pengaruh Soeharto kemudian membangun narasi bahwa PKI merupakan kekuatan utama di balik gerakan tersebut.
Istilah G30S kemudian semakin sering disebut sebagai G30S/PKI, terutama pada masa Orde Baru. Narasi tersebut juga diperkuat melalui pendidikan, pemberitaan, buku pelajaran, serta film Pengkhianatan G30S/PKI yang selama bertahun-tahun ditayangkan menjelang peringatan 30 September. Kajian akademik mengenai periode tersebut mencatat bahwa versi resmi Orde Baru menempatkan PKI sebagai dalang utama G30S.
Namun, siapa sebenarnya yang berada di balik G30S masih menjadi persoalan yang diperdebatkan dalam historiografi Indonesia.
Sejumlah penelitian dan kesaksian sejarah menawarkan penjelasan berbeda. Ada kajian yang melihat G30S terutama sebagai konflik internal Angkatan Darat. Ada pula teori yang mengaitkannya dengan PKI, keterlibatan Presiden Soekarno, maupun pengaruh kekuatan asing dalam konteks Perang Dingin.
Perbedaan tersebut muncul karena informasi mengenai G30S tidak sepenuhnya berasal dari satu sumber. Dokumen militer, kesaksian pelaku, arsip asing, hasil pengadilan, penelitian akademik, dan kesaksian korban memberikan potongan informasi yang tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama.
Kajian yang dihimpun Cornell University, misalnya, menunjukkan bahwa sejak awal terdapat perdebatan serius mengenai hubungan antara G30S dan PKI.
Sejumlah peneliti mempertanyakan apakah gerakan tersebut merupakan operasi yang sepenuhnya dirancang PKI atau merupakan hasil konflik yang lebih kompleks di antara berbagai kelompok elite politik dan militer.
Yang relatif tidak terbantahkan adalah dampak politik setelah G30S.
Setelah gerakan tersebut gagal, kekuatan politik Presiden Soekarno semakin melemah. Soeharto secara bertahap memperoleh posisi yang semakin dominan dalam pemerintahan. Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam proses peralihan kekuasaan.
Pada periode berikutnya, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Pemerintah juga melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 kemudian melarang PKI dan penyebaran paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia.
Di luar perubahan politik tersebut, dampak kemanusiaan setelah G30S jauh lebih luas.
Sepanjang 1965–1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, pengusiran, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh berkaitan dengan PKI maupun kelompok yang dianggap komunis. Komnas HAM menyatakan bahwa rangkaian kekerasan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang berat.
Besarnya jumlah korban masih menjadi bagian dari perdebatan sejarah, tetapi berbagai penelitian memperkirakan korban tewas mencapai ratusan ribu orang. Kekerasan berlangsung di sejumlah wilayah, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan beberapa daerah lainnya. Banyak orang juga ditahan selama bertahun-tahun tanpa proses peradilan.
Karena itu, G30S tidak dapat dilihat hanya sebagai peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal pada malam 30 September 1965. Peristiwa tersebut menjadi pintu masuk menuju rangkaian perubahan politik, kekerasan sosial, dan pergeseran kekuasaan yang berlangsung selama beberapa tahun berikutnya.
Ada satu hal penting yang perlu dibedakan ketika membicarakan G30S: peristiwa gerakan pada 30 September–1 Oktober 1965 dan kekerasan massal 1965–1966 merupakan rangkaian sejarah yang saling berkaitan, tetapi bukan peristiwa yang identik.
Komnas HAM sendiri mencatat bahwa peristiwa 1965–1966 memiliki rangkaian pelanggaran HAM yang luas setelah G30S, dengan korban dan keluarga korban yang mengalami dampak berkepanjangan.
Itulah sebabnya, pertanyaan mengenai “ada apa di balik G30S?” tidak memiliki jawaban sederhana.
Fakta bahwa sekelompok pasukan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira pada dini hari 1 Oktober 1965 merupakan bagian yang terdokumentasi. Begitu pula fakta bahwa gerakan tersebut berhasil dilumpuhkan dan setelahnya terjadi perubahan politik besar di Indonesia.
Namun, mengenai struktur komando keseluruhan, tingkat keterlibatan masing-masing tokoh, hubungan gerakan dengan PKI, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, para sejarawan masih memiliki perbedaan interpretasi.
Sejarah G30S karena itu bukan hanya tentang siapa yang diculik dan siapa yang dibunuh. Peristiwa tersebut juga merupakan titik balik yang mengubah konfigurasi kekuasaan Indonesia, mengakhiri dominasi politik Soekarno secara bertahap, melahirkan Orde Baru, serta meninggalkan luka sosial yang dampaknya masih terasa hingga generasi berikutnya.
Memahami G30S secara lebih utuh berarti melihat seluruh rangkaiannya: situasi politik Indonesia sebelum 1965, ketegangan antara militer dan PKI, peristiwa penculikan pada 1 Oktober, kegagalan gerakan, konsolidasi kekuasaan Soeharto, pembubaran PKI, serta kekerasan massal yang terjadi setelahnya.
Dengan pendekatan tersebut, peringatan G30S tidak sekadar menjadi pengulangan narasi lama, tetapi menjadi kesempatan untuk memahami bagaimana sebuah krisis politik dapat berkembang menjadi perubahan kekuasaan dan tragedi kemanusiaan dalam skala besar.
Editor : Mahendra Aditya