RADAR KUDUS - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, mengungkapkan secara terbuka bahwa keterbatasan alokasi anggaran menjadi kendala utama dalam pemenuhan sarana pengawasan kamera pengawas (CCTV) secara menyeluruh di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Mashudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).
Baca Juga: Jalan Akses Ekonomi dan Wisata Rusak di Bulak Baru Ditangani 2027, Pemkab Jepara Siapkan Perbaikan
Penjelasan ini mengemuka setelah Anggota Komisi XIII DPR RI, Prana Putra Sohe, mempertanyakan secara tajam efektivitas sistem pengawasan internal Ditjen PAS menyusul temuan Ombudsman RI terkait fasilitas dan bangunan eksklusif menyerupai rumah tinggal di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Dalam interupsinya, Prana mengingatkan bahwa dirinya telah berulang kali mendorong pemanfaatan teknologi pengawasan modern sejak satu tahun lalu.
Ia mendesak Ditjen PAS untuk tidak lagi menunda pembenahan sistemik, mulai dari modernisasi sistem keamanan, penataan tata kelola kepegawaian, hingga perbaikan standar pelayanan di lingkungan pemasyarakatan.
Merespons kritik tersebut, Mashudi menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak berniat menghindar dari tanggung jawab atau mencari alasan atas kelemahan pengawasan di lapangan.
"Kami tidak 'ngeles'. Memang pada tahun anggaran 2026 ini tidak tersedia porsi anggaran yang memadai untuk memasang perangkat CCTV secara menyeluruh di seluruh titik lapas dan rutan," ujar Mashudi di hadapan para anggota dewan.
Ia menjelaskan bahwa Ditjen PAS sebenarnya telah merancang cetak biru (blueprint) penguatan keamanan digital, termasuk rencana pembangunan central command center yang terintegrasi secara nasional guna memantau aktivitas seluruh warga binaan secara real-time.
Namun, ketiadaan alokasi dana membuat rencana strategis tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal.
Sebagai dampaknya, pemasangan CCTV di berbagai lapas dan rutan selama ini terpaksa dilakukan secara swadaya sesuai dengan tingkat kemampuan dan alokasi dana operasional masing-masing satuan kerja (satker) di daerah.
Atas kondisi tersebut, Mashudi berharap Komisi XIII DPR RI dapat memberikan dukungan penuh terkait pemenuhan alokasi anggaran teknologi pengawasan agar keandalan sistem keamanan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dapat diperkuat secara merata. (*)