RADAR KUDUS - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf sekaligus memberikan klarifikasi resmi terkait perbandingan diksi pernyataannya yang menyebut "roda kehidupan masyarakat berjalan normal" di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kepungan kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan.
Suharyanto menjelaskan bahwa penggunaan frasa "normal" yang sempat diutarakannya dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/9/2026) lalu murni merujuk pada beberapa indikator aktivitas sosial-ekonomi dasar masyarakat yang tetap bertahan, seperti pergerakan lalu lintas darat, aktivitas pasar perniagaan, serta pelayanan publik di instansi pemerintahan.
Baca Juga: Keluhan Diare Usai MBG Terjadi di SMAN 1 Rembang, Dinkes Kirim Sampel Makanan ke Balabkesprov
Pihaknya menegaskan bahwa istilah tersebut sama sekali tidak ditujukan untuk menggambarkan bahwa kualitas lingkungan hidup maupun kondisi kesehatan warga terdampak telah pulih atau baik-baik saja.
Mantan Pangdam V/Brawijaya tersebut mengakui bahwa pemilihan diksi dalam forum resmi negara tersebut berpotensi memicu kesalahpahaman serta melukai perasaan publik, seolah-olah pemerintah memandang remeh krisis ekologis yang dialami warga.
"Pilihan kata tersebut menimbulkan persepsi seakan pemerintah menganggap kondisi masyarakat dalam keadaan baik-baik saja," aku Suharyanto saat menyampaikan klarifikasi resminya.
Ia pun memohon maaf secara tulus kepada seluruh warga terdampak di Pulau Kalimantan jika pernyataan awal tersebut terkesan mengabaikan keprihatinan masyarakat akibat bencana kabut asap.
Faktanya, BNPB menyadari betul bahwa warga di berbagai titik krusial, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih harus berjuang menghadapi dampak serius dari pekatnya kabut asap.
Penurunan drastis kualitas udara hingga kategori tidak sehat dan berbahaya tidak hanya memicu melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), tetapi juga melumpuhkan aktivitas belajar-mengajar di sekolah serta mengganggu jadwal penerbangan domestik.
Guna menanggulangi krisis yang ada, BNPB memastikan bahwa operasi pemadaman darat dan udara (water bombing) terus digencarkan secara masif.
Sinergi penanganan karhutla hingga kini terus melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, jajaran TNI-Polri, tim Manggala Agni Kementerian LHK, para relawan, serta elemen masyarakat adat di lapangan. (*)