RADAR KUDUS - Badan Gizi Nasional (BGN) terus mematangkan skema pengawasan dan pemantauan kualitas layanan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang menggodok serta mengembangkan sebuah aplikasi sistem penilaian (rating) digital yang dirancang khusus untuk mengukur kualitas sajian makanan di tingkat sekolah.
Melalui sistem digital tersebut, para kepala sekolah dan tenaga pendidik (guru) akan diberikan akses khusus untuk memberikan penilaian langsung berupa pemeringkatan bintang (star rating) beserta catatan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG.
Mekanisme kerja aplikasi ini diadopsi dari fitur ulasan yang lazim digunakan pada platform layanan ojek daring (online).
Indikator utama yang dapat dievaluasi secara langsung oleh pihak sekolah mencakup tingkat kebersihan, cita rasa, pemenuhan standar gizi menu, hingga ketepatan waktu pengiriman makanan ke sekolah.
Langkah inovatif ini disiapkan oleh BGN demi memperoleh umpan balik (feedback) secara real-time dan transparan langsung dari garda terdepan penerima manfaat.
Dengan demikian, kualitas makanan yang dikonsumsi para siswa dapat terus dipantau secara obyektif tanpa ada manipulasi data di tingkat lapangan.
Dalam keterangannya, Sudaryono meminta seluruh kepala sekolah dan guru untuk bersikap tegas serta tidak ragu membeberkan laporan apabila menemukan indikasi kecurangan, penurunan kualitas gizi, maupun pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pengelola SPPG.
Ia menekankan bahwa keberanian pihak sekolah dalam memberikan ulasan buruk atau laporan khusus sangat dibutuhkan agar BGN dapat dengan cepat mengambil tindakan korektif, evaluasi kontrak, hingga sanksi tegas terhadap unit dapur yang bermasalah.
Baca Juga: Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya Usai 12 Tahun Menikah, Sidang Perdana 24 September
Guna melengkapi sistem pengawasan digital yang sedang dikembangkan tersebut, BGN juga tengah menyiapkan saluran komunikasi pendukung lainnya, seperti pendaftaran saluran pengaduan langsung (hotline) berbasis WhatsApp.
Kendati pengumuman rencana pengembangan aplikasi ini telah disampaikan ke publik, BGN sejauh ini belum mengumumkan tanggal pasti peluncuran resmi (launching) aplikasi, rincian teknis bobot mekanisme penilaian, maupun konsekuensi hukum atau sanksi operasional bagi unit SPPG yang secara konsisten memperoleh penilaian rendah. (*)