RADAR KUDUS - Kader senior Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, melontarkan klaim mengejutkan terkait dinamika kritik terhadap pemerintah di ruang digital.
Ia menyebut bahwa lebih dari 60 persen aktivitas serta nada sumbang di platform media sosial saat ini bukan berasal dari interaksi manusia asli, melainkan digerakkan oleh peretas sistem akun buatan atau robot (bot).
Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Gerindra Jawa Tengah pada 16 September 2026.
Cuplikan video dari orasi politiknya tersebut mendadak tular dan memicu perdebatan sengit di berbagai kanal media sosial.
Dalam pemaparannya, Sudaryono secara spesifik mengaitkan fenomena propaganda digital tersebut dengan gelombang kritik yang menerjang Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai bahwa sebagian besar narasi hujatan serta tagar kecaman terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sengaja dimanufaktur oleh akun-akun bot untuk mengondisikan tren pembicaraan publik (trending topic).
Setelah isu buatan tersebut menjadi ramai, barulah para pengguna media sosial asli berangsur terpengaruh dan ikut terseret dalam arus percakapan tersebut.
Tak berhenti di situ, Sudaryono secara terbuka menuding bahwa jaringan akun bot dalam jumlah masif tersebut dikendalikan langsung oleh kelompok oligarki dan para koruptor.
Menurut analisanya, para penyokong dana tersebut merasa terancam oleh berbagai kebijakan tegas Presiden Prabowo sehingga berupaya menggoyahkan stabilitas pemerintahan.
Lebih lanjut, ia menyayangkan pola diskursus publik di media sosial yang dinilainya cenderung tidak berimbang.
Menurut Sudaryono, berbagai capaian serta kebijakan positif pemerintah—seperti pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—justru sepi apresiasi jika dibandingkan dengan amplifikasi kritik yang digelorakan oleh jaringan akun buatan tersebut.
Kendati demikian, angka pasti "60 persen" serta tuduhan keterlibatan kelompok oligarki dan koruptor dalam mengoperasikan akun robot tersebut sepenuhnya masih sebatas klaim sepihak dari Sudaryono.
Dalam riset dan penelusuran dokumen, pernyataan tersebut tidak disertai dengan data berbasis empiris, laporan riset siber resmi, maupun identitas entitas hukum spesifik yang dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut secara valid. (*)