RADAR KUDUS - Komisi IX DPR RI secara resmi menyetujui pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun.
Keputusan ini disahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (17/9/2026)—tepat tiga hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara.
Dari total alokasi dana jumbo senilai Rp240,20 triliun tersebut, porsi terbesar yakni Rp232,88 triliun atau setara 96,95 persen bakal difokuskan secara langsung untuk pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp7,33 triliun dialokasikan untuk membiayai operasional dan dukungan manajemen lembaga.
Secara lebih rinci, pos anggaran khusus untuk pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap alokasi sebesar Rp232,50 triliun.
Alokasi raksasa ini ditargetkan mampu menjangkau hingga 72,46 juta jiwa penerima manfaat di seluruh penjuru Indonesia pada tahun 2027 mendatang.
Pengesahan angka tersebut memancing perhatian publik dan pengamat kebijakan anggaran.
Pasalnya, hanya beberapa hari sebelum meninggalkan tampuk pimpinan di Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan pandangan kritis bahwa estimasi anggaran MBG 2027 yang dipatok pada kisaran Rp240 triliun sebenarnya masih sangat memungkinkan untuk dipangkas lebih jauh melalui skema efisiensi serta optimalisasi teknologi.
Bahkan, saat menyampaikan pandangannya dalam forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada 3 September lalu, Purbaya sempat memproyeksikan bahwa beban anggaran untuk program MBG sejatinya berpeluang ditekan hingga berada di bawah ambang batas Rp200 triliun tanpa mengurangi kualitas layanan.
Kendati sempat memicu perdebatan mengenai potensi efisiensi anggaran di era kepemimpinan Purbaya, Komisi IX DPR RI beserta pemerintah pada akhirnya menetapkan kesepakatan final pada pagu Rp240,20 triliun.
Angka ini sejatinya telah mengalami penyesuaian penurunan sebesar Rp30 triliun jika dibandingkan dengan usulan pagu indikatif awal yang sempat menyentuh angka Rp270,20 triliun. (*)