RADAR KUDUS - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mempertanyakan secara tegas komitmen serta keberlanjutan dukungan anggaran pemerintah dalam penanganan penyakit Tuberkulosis (TBC).
Sorotan mendalam ini mencuat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyusul ditemukannya alokasi anggaran alat kesehatan (alkes) untuk pelayanan TBC tahun 2027 yang tercatat nol rupiah.
Padahal, pada tahun anggaran 2026, alokasi untuk pengadaan alat kesehatan pelayanan TBC masih dialokasikan sebesar Rp279 miliar.
Selain penghapusan pos anggaran alkes tersebut, Felly juga menyoroti pemotongan total anggaran penanganan TBC nasional yang mengalami penurunan drastis, dari sebelumnya bernilai sekitar Rp5,19 triliun menjadi sekitar Rp3,7 triliun pada rancangan tahun 2027.
"TBC ini kan masih ada, kita masih di peringkat kedua dunia ya, Pak. Pertanyaannya, Pak, untuk anggaran 2027, kalau saya lihat di sini, alat kesehatan pelayanan TBC di sini, 2026 ini kan ada Rp279 miliar, Pak, tapi 2027 nol," cetus Felly di hadapan jajaran Kementerian Kesehatan.
Atas kondisi perubahan postur anggaran tersebut, DPR mendesak Kemenkes memberikan penjelasan transparan mengenai nasib efektivitas dan keberlanjutan penggunaan alat kesehatan TBC yang telah diadakan sebelumnya.
Felly meminta kepastian apakah alkes yang sudah terpasang masih berfungsi optimal serta sejauh mana pemerataan distribusinya telah menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh kawasan Indonesia.
"Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, alat kesehatan pelayanan TBC, apakah ini masih bisa dipakai? Dan apakah ini sudah tersebar di seluruh wilayah 514 kabupaten dan kota?" tanyanya meminta klarifikasi.
Di luar persoalan penanggulangan TBC, Komisi IX DPR RI turut meminta kejelasan mendetail terkait mega-rencana proyek revitalisasi fasilitas kesehatan nasional guna memperkuat pemerataan mutu serta akses layanan medis masyarakat.
Berdasarkan dokumen pemaparan Kemenkes, estimasi total kebutuhan pembiayaan untuk program revitalisasi kesehatan tersebut mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp55,8 triliun.
Gambaran kebutuhan dana raksasa tersebut direncanakan mencakup pembangunan baru 1.988 unit puskesmas, pelaksanaan renovasi pada 8.001 lokus fasilitas kesehatan, hingga pemenuhan kelengkapan sarana pada 4.962 unit faskes di berbagai daerah.
Felly menekankan bahwa pemerintah wajib memberikan peta jalan (roadmap) penganggaran secara terperinci dan terukur, khususnya mengenai porsi alokasi yang diwadahi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2027 serta skema kebutuhan pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya.
Langkah ini dinilai vital untuk menjamin kepastian serta kesinambungan program strategis yang telah dicanangkan oleh Presiden.
"Yang Bapak gambarkan di sini 2027 berapa, 2028 berapa, dan seterusnya. Yang disampaikan pidato Pak Presiden untuk 10.000 puskesmas, rumah sakit, peningkatan rumah sakit, tipe D ke C, dan lain sebagainya, mungkin ini butuh penjelasan, Pak," tegas Felly memungkasi pernyataannya. (*)