RADAR KUDUS – Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik sebanyak 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (21/9/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan pengisian dan penempatan pejabat di lingkungan Kemenkeu.
Suahasil mengatakan, agenda itu melanjutkan proses pengisian jabatan yang telah dilakukan sebelumnya.
“Pada hari ini adalah pelantikan yang melanjutkan penyempurnaan dari penunjukan yang lalu. Telah dilakukan penyempurnaan pengisian pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Suahasil di Jakarta.
Selain pejabat di lingkungan Kemenkeu, pelantikan juga mencakup pejabat Sekretariat KSSK.
Penataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Suahasil menjelaskan, penyesuaian tersebut berkaitan dengan struktur baru Kementerian Keuangan yang telah membentuk Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).
“Pada hari ini juga kita melakukan pelantikan Pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK. Ini adalah juga menuntaskan arahan dari Undang-Undang P2SK yang disesuaikan dengan struktur Kementerian Keuangan yang baru,” jelasnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2025, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan memiliki posisi sebagai ex-officio Sekretaris KSSK.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 64 tahun 2025, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Dirjen SPSK menjabat sebagai ex-officio dari Sekretaris KSSK,” ujar Suahasil.
Pejabat Diminta Segera Menjalankan Tugas
Suahasil menjelaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Sementara pengisian pejabat eselon III dan IV dilakukan oleh masing-masing unit eselon I.
Dalam arahannya, Suahasil meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing dan menyelesaikan tugas Kementerian Keuangan untuk kepentingan negara.
“Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia. Yang sisi penerimaan, yang sisi pengawasan, yang sisi belanja, yang sisi pembiayaan. Semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing,” katanya.
Daftar 14 Pejabat yang Dilantik
Berikut 14 pejabat yang dilantik Suahasil Nazara:
- Herman Saheruddin – Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- Ayu Sukorini – Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- Teddy Suhartadi Permadi – Sekretaris Pengadilan Pajak.
- Bismar Fahlerie – Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
- Panca Putra Jaya – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
- Evy Mulyani – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Agus Amiwijaya – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
- Estty Purwadiani Hidayatie – Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
- Adhang Noegroho Adhi – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku.
- Galih Elham Setiawan – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Agung Krisdiyanto – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
- Sekti Widihartanto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ihsan Priyawibawa – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara.
- Ani Natalia – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Pejabat Pajak Diminta Membaca Kondisi Ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga memberikan arahan khusus kepada pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Mereka diminta memiliki kemampuan membaca perkembangan ekonomi nasional, memahami karakter serta perilaku wajib pajak, kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang tepat.
Menurut Suahasil, penerimaan pajak memiliki peran penting sehingga perlu didukung sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara dalam jangka panjang.
“Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” kata Suahasil.
DJBC Diminta Perkuat Pengawasan
Arahan berbeda diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Suahasil meminta fungsi pengawasan diperkuat untuk mencegah berbagai bentuk aktivitas ilegal.
Pengawasan, menurutnya, perlu dilakukan sejak tahap awal dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.
Dengan demikian, DJBC diharapkan dapat mengenali pola kegiatan dan tidak hanya bergerak setelah pelanggaran terjadi.
“Saya minta pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi,” ujarnya.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, DJBC juga memiliki peran dalam mengumpulkan penerimaan negara, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas ekspor.
APBN Harus Tetap Menjadi Penggerak Ekonomi
Sementara bagi pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Suahasil meminta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan baik karena APBN merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung pergerakan ekonomi.
Pengelolaan anggaran dan kas negara diharapkan dapat dilakukan secara tepat sehingga belanja negara memberikan manfaat sesuai tujuan dan mendukung aktivitas perekonomian.
Sekretariat KSSK Didorong Perkuat Koordinasi
Pesan lainnya disampaikan kepada pejabat Sekretariat KSSK. Suahasil meminta sekretariat tidak sekadar menjalankan fungsi administratif atau menjadi penyelenggara forum, tetapi turut menjadi penggerak koordinasi antarpilar KSSK.
Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Suahasil juga menyebut keterlibatan Danantara dalam sejumlah rapat terakhir perlu diikuti dengan koordinasi sejak awal.
“Di dalam beberapa rapat terakhir kita mulai melibatkan elemen penting dari pengelolaan republik ini, yaitu Danantara, maka harus bisa dikoordinasikan sejak awal, bukan hanya sekadar menjadi penyelenggara rapat tetapi menjadi betul-betul penggerak koordinasi,” jelasnya.
Menurut Suahasil, koordinasi KSSK perlu berlangsung secara berkesinambungan.
Proses tersebut mencakup pemantauan kondisi ekonomi, identifikasi risiko, pertukaran informasi antarinstansi, hingga penyusunan sistem peringatan dini.
“Artinya harus dilakukan secara berkelanjutan, dari sejak memantau kondisi ekonomi, membaca risiko, menghubungkan informasi antar lembaga, menyiapkan early warning, dan memastikan tiap rapat menghasilkan tindak lanjut dan monitoring,” pungkasnya.
Editor : Ali Mustofa