ADA sebuah pertanyaan sederhana yang sebenarnya menyimpan persoalan besar: ketika seorang pejabat negara menggunakan kata-kata kasar di ruang publik, bagaimana seharusnya generasi muda menyikapinya?
Pertanyaan ini penting karena pejabat publik bukan sekadar individu. Setiap perkataan mereka berpotensi direkam, diberitakan, dipotong menjadi video pendek, kemudian beredar luas di media sosial. Karena itu, bahasa seorang pemimpin tidak berhenti pada orang yang mendengarnya secara langsung. Ia dapat menjadi bagian dari budaya komunikasi masyarakat.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto pernah menggunakan ungkapan seperti “ndasmu” dan “goblok”. Konteks masing-masing ucapan tentu perlu dilihat secara utuh. Sebagian penggunaan kata tersebut pernah dijelaskan sebagai candaan atau gaya komunikasi tertentu. Namun, persoalan etikanya tetap layak dibicarakan karena yang mengucapkannya adalah pejabat dengan pengaruh publik yang sangat besar.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sendiri mengingatkan bahwa pejabat publik perlu menguasai etika bertutur dan menggunakan bahasa yang baik, benar, sopan, santun, serta beradab. Pilihan kata yang tidak tepat konteks dapat menimbulkan makna berbeda dan memicu kesalahpahaman di masyarakat.
Sosiolog Pierre Bourdieu memberikan perspektif penting mengenai hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Dalam pemikirannya tentang symbolic power, bahasa bukan sekadar alat menyampaikan pesan. Bahasa juga mempunyai kekuatan untuk membentuk cara orang melihat dunia dan menentukan apa yang dianggap sah, pantas, atau memiliki otoritas.
Artinya, ucapan orang yang memiliki kekuasaan tidak memiliki bobot sosial yang sama dengan ucapan orang biasa.
Ketika seorang anak muda berkata kasar kepada temannya, dampaknya mungkin hanya terbatas pada lingkaran pergaulannya. Tetapi ketika pejabat tinggi menggunakan bahasa yang sama di ruang publik, jutaan orang dapat menyaksikan, menafsirkan, memperdebatkan, bahkan menirunya.
Di sinilah persoalan keteladanan muncul.
Bahasa pemimpin secara tidak langsung ikut menentukan batas antara apa yang dianggap pantas dan apa yang dianggap biasa.
Dalam psikologi, Albert Bandura memperkenalkan konsep observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Manusia tidak hanya belajar melalui nasihat. Kita juga belajar dengan melihat perilaku orang lain, terutama figur yang memiliki posisi atau status tertentu.
Penelitian Bandura menunjukkan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku, reaksi emosional, dan sikap dari model yang mereka amati. Karena itu, ketika figur yang mempunyai otoritas menggunakan bahasa tertentu, ada kemungkinan bahasa tersebut ikut masuk ke dalam lingkungan sosial orang yang menyaksikannya.
Namun, ini bukan berarti setiap anak muda yang mendengar kata kasar dari pejabat akan otomatis menirunya. Proses belajar melalui pengamatan dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menilai perilaku tersebut dan konsekuensi yang menyertainya.
Dengan kata lain, generasi muda masih memiliki kemampuan untuk memilih mana yang layak ditiru dan mana yang harus dikritisi.
Di sinilah pendidikan karakter harus mengambil posisi.
Generasi muda tidak perlu diajarkan untuk takut kepada pejabat. Mereka justru perlu diajarkan untuk menghormati institusi sekaligus tetap kritis terhadap perilaku orang yang berada di dalamnya.
Kita dapat menghormati presiden sebagai kepala negara tanpa harus menganggap seluruh gaya komunikasinya sebagai sesuatu yang wajib ditiru.
Kita dapat menghargai seorang pejabat tanpa harus membenarkan semua perkataannya.
Dan kita dapat mengkritik kata-kata kasar tanpa harus membalasnya dengan kata-kata kasar.
Ini penting karena kritik yang santun bukan berarti kritik yang lemah. Sebaliknya, kemampuan menyampaikan ketidaksetujuan tanpa penghinaan justru menunjukkan kematangan komunikasi.
Sosiolog Erving Goffman melalui konsep face-work menjelaskan bahwa interaksi sosial melibatkan upaya manusia menjaga citra diri dan martabat dalam hubungan dengan orang lain.
Kesantunan, menurut kerangka ini, bukan sekadar aturan basa-basi. Ia menjadi bagian dari mekanisme yang membantu interaksi sosial tetap berjalan dan mencegah hubungan berubah menjadi konflik terbuka.
Dalam ruang publik, persoalan ini menjadi lebih kompleks.
Pejabat berbicara kepada masyarakat yang sangat beragam. Karena itu, bahasa yang digunakan tidak hanya memengaruhi lawan bicara secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi suasana interaksi sosial yang lebih luas.
Jika perbedaan pendapat selalu dibalas dengan penghinaan, masyarakat akhirnya dapat belajar bahwa cara memenangkan perdebatan adalah dengan meninggikan suara dan merendahkan lawan.
Padahal demokrasi membutuhkan sesuatu yang berbeda: kemampuan untuk berbeda tanpa harus saling menghilangkan martabat.
Penelitian psikologi moral Jonathan Haidt dan koleganya juga menunjukkan bahwa manusia mempunyai intuisi moral yang berkaitan dengan berbagai nilai, termasuk kepedulian, keadilan, loyalitas, serta penghormatan terhadap otoritas.
Ini membantu menjelaskan mengapa masyarakat dapat memberikan penghormatan kepada seorang pemimpin sekaligus memiliki penilaian berbeda terhadap perilaku tertentu.
Generasi muda tidak harus memilih antara hormat kepada pemimpin atau berpikir kritis. Keduanya dapat berjalan bersama.
Menghormati jabatan bukan berarti kehilangan nalar. Kritis bukan berarti kehilangan adab.
Jika suatu hari seorang anak muda bertanya, “Kalau pejabat saja berkata kasar, mengapa saya harus berbicara santun?”
Jawabannya sederhana: karena karakter kita tidak boleh ditentukan oleh buruk atau baiknya perilaku orang lain.
Pemimpin boleh menjadi bahan evaluasi. Pejabat boleh dikritik. Kebijakan boleh diperdebatkan. Ucapan yang dianggap tidak pantas boleh dipersoalkan.
Tetapi generasi muda tidak perlu mewarisi kekasaran sebagai budaya.
Justru di situlah letak kedewasaan.
Ambil ketegasannya jika memang baik. Ambil keberaniannya jika memang diperlukan. Ambil semangat memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tetapi jangan merasa wajib meniru setiap kata yang keluar dari mulut seorang pemimpin.
Sebab seorang pemimpin adalah manusia, sementara generasi muda adalah masa depan bangsa.
Maka ukuran keberhasilan pendidikan karakter bukanlah apakah anak muda mampu meniru semua yang dilakukan pemimpinnya.
Melainkan apakah mereka mampu mengatakan:
“Saya menghormati pemimpin saya, tetapi saya tetap punya akal sehat untuk memilih mana yang patut saya teladani.”
Pada akhirnya, persoalan bahasa kasar dari pejabat bukan hanya tentang satu kata.
Ini tentang budaya komunikasi apa yang sedang kita wariskan kepada generasi berikutnya.
Apakah kita ingin generasi yang berani tetapi kasar?
Atau generasi yang berani, kritis, tegas, tetapi tetap beradab?
Pilihan itu tidak hanya berada di tangan pejabat.
Ia juga berada di tangan keluarga, sekolah, pesantren, media, tokoh masyarakat, dan tentu saja generasi muda sendiri.
Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung dan jalan, tetapi juga bangsa yang mampu menjaga martabat dalam perkataannya.
Referensi:
-
Bandura, Albert. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice-Hall, 1986.
-
Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Harvard University Press, 1991.
-
Goffman, Erving. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. Anchor Books, 1967.
-
Graham, Jesse, Jonathan Haidt, dan Brian A. Nosek. “Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations.” Journal of Personality and Social Psychology, 2009.
-
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen, tentang pentingnya etika bertutur pejabat publik.