RADAR KUDUS – Data desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran bantuan sosial (bansos). Namun, posisi desil sebuah keluarga tidak bersifat tetap karena kondisi sosial dan ekonomi dapat berubah.
Masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak lagi sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.
Informasi mengenai desil dapat diperiksa masyarakat melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos). Saat ini, laman tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data pencarian penerima manfaat. Masyarakat cukup memasukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP dan kode verifikasi untuk melakukan pencarian.
Desil sendiri merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pemerintah membagi keluarga ke dalam 10 kelompok atau desil, dengan masing-masing kelompok mencakup 10 persen keluarga di Indonesia.
Dalam sistem tersebut, Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Sebaliknya, Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi. Dengan demikian, semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan keluarga dalam pemeringkatan tersebut.
Pengelompokan itu bukan sekadar berdasarkan pendapatan. Data Cek Bansos menjelaskan bahwa pengukuran desil mempertimbangkan sejumlah variabel sosial ekonomi, antara lain informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi tempat tinggal termasuk kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset.
Karena kondisi keluarga dapat berubah, Kemensos menyebut desil bersifat dinamis. Artinya, posisi sebuah keluarga dalam kelompok kesejahteraan dapat mengalami perubahan apabila data sosial ekonominya diperbarui dan hasil penghitungan menunjukkan kondisi yang berbeda.
Hal inilah yang perlu dipahami masyarakat ketika mengecek status desil. Jika data yang muncul tidak mencerminkan kondisi keluarga saat ini, masyarakat tidak harus menganggap informasi tersebut sebagai kondisi yang tidak dapat diperbaiki. Pemerintah menyediakan mekanisme pembaruan data untuk kondisi yang tidak sesuai.
Berdasarkan informasi resmi Cek Bansos, keluarga yang berada pada Desil 1 sampai Desil 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Rincian tersebut membuat Desil 1 hingga Desil 5 memiliki posisi berbeda dalam penentuan sasaran program. Desil 1, 2, 3, dan 4 masuk kelompok yang dapat diusulkan untuk PKH dan Sembako. Adapun Desil 5 dapat diusulkan untuk PBI-JK.
Sementara Desil 6 hingga Desil 10 berada di atas kelompok 50 persen terbawah dalam pemeringkatan kesejahteraan. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa posisi desil bukan berarti secara otomatis menentukan seseorang pasti menerima atau tidak menerima seluruh program bansos.
Cek Bansos sendiri menegaskan bahwa desil digunakan sebagai salah satu dasar penentuan sasaran bantuan sosial. Karena itu, berada dalam kelompok desil tertentu tidak dengan sendirinya menjadi jaminan seseorang akan mendapatkan program bantuan tertentu.
Perbedaan antara “dapat diusulkan” dan “pasti menerima” ini penting diperhatikan. Desil memberikan gambaran posisi kesejahteraan keluarga yang digunakan dalam proses penentuan sasaran. Sementara keputusan kepesertaan bantuan tetap mengikuti ketentuan masing-masing program dan proses penetapan yang berlaku.
Bagi masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai, langkah pertama adalah memeriksa informasi yang tercatat. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dengan memasukkan NIK 16 digit sesuai KTP, kemudian mengisi huruf kode yang ditampilkan dan memilih tombol pencarian data.
Jika hasil pencarian menunjukkan data sosial ekonomi yang tidak menggambarkan keadaan keluarga sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan. Saluran yang disediakan pemerintah mencakup desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.
Dalam pengajuan tersebut, informasi yang disampaikan harus menggambarkan keadaan keluarga secara faktual. Pembaruan data bukan sekadar mengubah angka desil karena masyarakat ingin masuk kelompok tertentu, melainkan memperbaiki informasi sosial ekonomi apabila memang terdapat ketidaksesuaian.
Data yang menjadi bahan penghitungan mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga. Informasi mengenai pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset menjadi bagian dari variabel sosial ekonomi yang digunakan dalam pengukuran desil.
Karena itu, masyarakat yang mengajukan pembaruan perlu memastikan informasi yang disampaikan benar dan sesuai kondisi nyata. Perubahan pekerjaan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, maupun keadaan sosial ekonomi lain dapat menjadi bagian dari informasi yang perlu diperbarui apabila sudah tidak sesuai dengan data sebelumnya.
Setelah pengajuan dilakukan, perubahan desil tidak berlangsung secara otomatis pada saat itu juga. Data yang telah diperbarui akan melalui proses penghitungan ulang secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Cek Bansos secara resmi menyebut desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik setelah data diperbarui.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu menganggap pengajuan pembaruan sebagai proses yang langsung menghasilkan perubahan desil pada hari yang sama. Ada tahapan pengolahan dan penghitungan kembali sebelum posisi kesejahteraan keluarga diperbarui.
Kondisi ini juga menjelaskan mengapa desil yang terlihat dalam Cek Bansos dapat berbeda pada waktu tertentu. Data sosial ekonomi bersifat dinamis dan pemerintah melakukan pemutakhiran untuk menyesuaikan informasi dengan kondisi keluarga.
Selain melalui aplikasi, jalur desa atau kelurahan dan dinas sosial tetap menjadi bagian dari mekanisme pembaruan data. Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi, jalur tersebut dapat menjadi pilihan untuk menyampaikan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya.
Pemerintah menggunakan data kesejahteraan tersebut untuk membantu mengarahkan program agar sasaran bantuan lebih sesuai. Dalam konteks ini, pemutakhiran data menjadi penting karena kondisi ekonomi rumah tangga tidak selalu sama dari waktu ke waktu.
Sebuah keluarga yang sebelumnya berada pada posisi tertentu dapat mengalami perubahan kondisi karena perubahan pekerjaan, pendapatan, tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, atau faktor sosial ekonomi lainnya. Karena itu, data yang tidak diperbarui berpotensi tidak menggambarkan kondisi terbaru sebuah keluarga.
Namun, masyarakat juga perlu membedakan antara pemutakhiran data dan pengajuan bantuan. Memperbarui data desil tidak berarti seseorang otomatis ditetapkan menjadi penerima PKH, Sembako, atau program bantuan lainnya.
Desil lebih tepat dipahami sebagai gambaran posisi kesejahteraan keluarga dalam kelompok yang telah ditetapkan pemerintah. Data tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan sasaran berbagai program.
Untuk PKH dan Sembako, kelompok Desil 1 hingga Desil 4 merupakan kelompok 40 persen terbawah yang dapat diusulkan sebagai penerima. Sedangkan Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Ketentuan tersebut tercantum dalam informasi resmi Cek Bansos Kemensos yang saat ini menggunakan DTSEN sebagai sumber data.
Sementara itu, Desil 6 hingga Desil 10 tidak termasuk kelompok prioritas yang disebut dalam informasi Cek Bansos untuk usulan PKH dan Sembako. Namun, hal tersebut tidak berarti seluruh kebutuhan layanan sosial atau program pemerintah lainnya hanya ditentukan berdasarkan angka desil.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian sebaiknya memulai proses dari pemeriksaan data. Langkah ini penting karena kesalahan atau informasi lama dalam data sosial ekonomi dapat diketahui terlebih dahulu sebelum mengajukan pembaruan.
Cara pengecekan melalui situs Cek Bansos relatif sederhana. Pengguna perlu menyiapkan NIK yang tertera pada KTP, memasukkan 16 digit NIK ke kolom pencarian, mengetik kode yang ditampilkan, kemudian menekan tombol “Cari Data”. Sistem kemudian menampilkan informasi berdasarkan data yang tersedia.
Apabila hasilnya tidak sesuai, masyarakat dapat menyampaikan pembaruan melalui saluran yang tersedia. Data yang diberikan sebaiknya tidak dilebihkan atau dikurangi karena pemerintah melakukan penghitungan berdasarkan variabel sosial ekonomi yang telah ditetapkan.
Setelah pembaruan masuk ke dalam proses pengolahan, masyarakat perlu menunggu penghitungan ulang. BPS melakukan penghitungan desil secara periodik sehingga perubahan tidak serta-merta muncul setelah pengajuan dilakukan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan sumber resmi ketika melakukan pengecekan. Laman Cek Bansos Kemensos secara resmi meminta pengguna memasukkan NIK dan kode verifikasi untuk melakukan pencarian. Karena menyangkut data pribadi, masyarakat sebaiknya menghindari memasukkan NIK ke situs atau layanan yang tidak resmi.
Kemensos juga mencantumkan kebijakan privasi untuk aplikasi Cek Bansos. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa aplikasi merupakan layanan yang disediakan Kementerian Sosial dan dapat memerlukan sejumlah informasi pribadi untuk menjalankan layanan.
Dengan demikian, pengecekan status bansos sebaiknya dilakukan melalui kanal resmi, bukan tautan yang beredar tanpa sumber jelas. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan perubahan desil atau kepastian mendapatkan bantuan dengan imbalan tertentu.
Pada akhirnya, desil merupakan bagian dari sistem pengelompokan kesejahteraan yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran program sosial. Sepuluh desil menggambarkan posisi keluarga mulai dari kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Untuk masyarakat yang ingin mengetahui posisi datanya, pengecekan dapat dilakukan menggunakan NIK melalui laman resmi Cek Bansos. Jika informasi yang muncul tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pembaruan dapat diajukan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.
Yang perlu diingat, perubahan data tidak berarti desil langsung berubah. Setelah informasi diperbarui, BPS akan melakukan penghitungan ulang secara periodik. Hasil penghitungan itulah yang kemudian menjadi dasar pembaruan posisi kesejahteraan keluarga.
Dengan memahami mekanisme tersebut, masyarakat dapat membedakan tiga hal yang sering dianggap sama, yakni desil, pembaruan data, dan status penerima bansos. Desil menunjukkan posisi kesejahteraan, pembaruan dilakukan ketika data tidak sesuai, sedangkan status penerima bantuan mengikuti ketentuan dan proses penetapan masing-masing program.
Karena itu, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya berubah sebaiknya tidak hanya menunggu informasi bantuan. Langkah yang dapat dilakukan adalah mengecek data terlebih dahulu, memastikan informasi sosial ekonomi sesuai kondisi nyata, kemudian mengajukan pembaruan melalui saluran resmi jika ditemukan ketidaksesuaian.
Pembaruan data menjadi penting agar basis data pemerintah semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Namun, hasil akhir penghitungan desil tetap mengikuti proses pengolahan data yang dilakukan secara berkala dan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pengajuan pembaruan.
Editor : Mahendra Aditya