RADAR KUDUS - Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026) membuat sebuah video lama Immanuel Ebenezer kembali ramai di media sosial. Dalam rekaman tersebut, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu pernah meminta Purbaya berhati-hati karena kebijakan yang dianggap berpotensi mengganggu kepentingan sejumlah elite.
Video tersebut kembali dibagikan pengguna media sosial, salah satunya melalui akun Threads @popo_vindy pada Selasa (15/9/2026). Dalam rekaman itu, Immanuel atau yang akrab disapa Noel menyampaikan pandangannya mengenai posisi Purbaya saat masih menjabat Menteri Keuangan.
Noel mengaku khawatir Purbaya menghadapi persoalan seperti yang kemudian dialaminya. Ia juga mengaitkan pernyataannya dengan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kebijakan Purbaya.
“Apalagi kemarin KPK bilang, saya angkat topi ke Pak Purbaya. Lama-lama Pak Purbaya akan angkat koper dari rumahnya untuk ke KPK,” kata Noel dalam video tersebut.
Menurut Noel, sejumlah kebijakan Purbaya dinilai berpotensi membuat pihak-pihak tertentu merasa terganggu. Karena itu, ia menyampaikan pesan agar Purbaya berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan.
“Itu pesannya, hati-hati Pak Purbaya. Beliau punya kebijakan begitu bagus, tapi banyak elit akan terganggu karena banyak pemain-pemain liar di republik ini. Dengan kebijakan Pak Purbaya mereka sangat terganggu. Ingat hukum di republik ini bisa dibeli,” ujarnya.
Purbaya sendiri resmi tidak lagi menjabat Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada Senin (14/9/2026). Pergantian tersebut berlangsung ketika Purbaya tengah mengikuti rapat bersama Komite IV DPD RI.
Sehari setelah pergantian itu, Purbaya mengatakan dirinya memilih menjalani masa setelah tidak lagi menjadi menteri dengan lebih santai. Ia menyebut ingin pensiun karena merasa sudah cukup lelah.
Sementara itu, Immanuel Ebenezer kini berstatus narapidana setelah dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding.
Editor : Mahendra Aditya