RADAR KUDUS - Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak langsung terhadap aktivitas penerbangan di Pulau Jawa dan Sumatra. Hingga Senin (7/9/2026) pagi, otoritas menutup sementara operasional delapan bandara setelah pemantauan menunjukkan keberadaan abu vulkanik di sejumlah jalur udara.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut penutupan tersebut merupakan langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan penerbangan. Masyarakat diminta tidak panik, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan sebaran abu.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik dan potensi dampaknya dilakukan secara terus-menerus bersama instansi terkait.
Baca Juga: Anak Krakatau Ubah Pola Erupsi Usai 25 Jam, Masuk Fase Letusan Strombolian
Menurut BMKG, hingga 7 September pukul 06.30-09.30 WIB, abu vulkanik terpantau berada hingga ketinggian 15.000 kaki atau sekitar 4,57 kilometer. Material tersebut bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 15 knot.
Analisis citra satelit Himawari-9 pada pukul 09.00 WIB menunjukkan pola angin secara umum mendorong sebaran abu Gunung Anak Krakatau bergerak ke arah barat.
Pada lapisan atmosfer hingga 15.000 kaki, sebaran abu meliputi sebagian wilayah Banten, bagian barat hingga selatan Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, serta perairan di sekitarnya dan Samudra Hindia di sebelah barat. Sementara abu yang mencapai ketinggian hingga 50.000 kaki atau sekitar 15,24 kilometer terpantau bergerak lebih jauh ke Samudra Hindia dan cenderung menjauhi wilayah Indonesia.
Keberadaan abu vulkanik di ruang udara tersebut kemudian dikonfirmasi melalui paper test yang dilakukan pada pukul 07.00 WIB. Hasil pengujian menunjukkan indikasi positif abu vulkanik di sejumlah bandara.
Baca Juga: Abu Anak Krakatau Tembus 50.000 Kaki, BMKG Perketat Pemantauan 24 Jam
Berdasarkan kondisi tersebut, Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM) yang mengatur penutupan sementara delapan bandara hingga pukul 18.00 WIB. Operasional bandara tetap dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi abu vulkanik dan informasi keselamatan penerbangan.
Delapan bandara yang terdampak yakni Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Halim Perdanakusuma di Jakarta, Radin Inten II di Lampung, Husein Sastranegara di Bandung, Budiarto di Curug, Pondok Cabe di Tangerang Selatan, Muhammad Taufiq Kiemas di Pesisir Barat, Lampung, serta Atungbusu di Sumatra Selatan.
BMKG menyatakan hasil paper test menjadi verifikasi lapangan yang melengkapi pengamatan melalui citra satelit dan informasi meteorologi penerbangan. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai wilayah yang terdampak sebaran abu.
Di tengah dampak terhadap penerbangan, BMKG menyampaikan kondisi penyeberangan di Selat Sunda masih terpantau aman. Pemantauan menggunakan HF Radar Array di Carita dan Tanjung Lesung menunjukkan probabilitas tsunami berada pada kategori rendah, yakni di bawah 50 persen berdasarkan data per 7 September 2026 pukul 08.00 WIB.
Data dari 20 tsunami gauge yang ditempatkan di sekitar Selat Sunda juga tidak menunjukkan anomali muka air laut yang mengindikasikan tsunami.
Arus permukaan laut saat itu bergerak dominan ke arah barat daya menuju Samudra Hindia dengan kecepatan 0,4-0,9 knot. Tinggi gelombang tercatat sekitar 0,3-1,2 meter, sedangkan prakiraan BMKG untuk periode 8-13 September berada pada kisaran 0,5-2 meter.
Baca Juga: Bukan Hanya Banten dan Lampung, Abu Anak Krakatau Terdeteksi hingga Jakarta dan Jawa Barat
Selain memantau abu dan kondisi laut, BMKG juga mencatat peningkatan aktivitas petir vulkanik serta gangguan geomagnetik pada rentang pukul 00.00-04.00 WIB. Namun, intensitas fenomena geofisika tersebut disebut lebih rendah dibandingkan saat erupsi pertama pada 4 September.
BMKG meminta masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Jika harus beraktivitas di luar, warga dianjurkan menggunakan masker dan kacamata pelindung untuk mengurangi paparan abu.
Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan, terutama kelompok rentan, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Perkembangan situasi sebaiknya dipantau melalui kanal resmi BMKG, PVMBG, BNPB, dan pemerintah daerah.
Editor : Mahendra AdityaSumber : BMKG