RADAR KUDUS - Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Meskipun BPS telah mengamankan pagu indikatif awal sebesar Rp6,47 triliun, alokasi tersebut dinilai belum mencukupi untuk mendukung seluruh program kerja strategis nasional agar dapat berjalan secara optimal dan presisi.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa usulan tambahan dana ini akan dialokasikan ke dalam dua pilar utama.
Sebesar Rp926 miliar akan difokuskan untuk penyelenggaraan kegiatan statistik serta pemutakhiran berbagai survei krusial. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp546 miliar diproyeksikan untuk memperkuat dukungan manajemen operasional lembaga.
Salah satu agenda statistik paling mendesak pada 2027 adalah pembaruan Survei Biaya Hidup (SBH) atau pola konsumsi masyarakat, yang menjadi rujukan utama penimbang dalam perhitungan angka inflasi nasional.
Melalui pemutakhiran ini, BPS berencana memperluas jangkauan survei secara masif hingga mencakup seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Langkah ekspansi ini diambil agar laporan dan analisis inflasi dapat disajikan secara lebih mendetail serta akurat hingga tingkat daerah, tidak lagi terbatas pada cakupan 38 provinsi saja.
Di samping pemutakhiran data statistik, BPS juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana di lapangan.
Amalia mengungkapkan bahwa sejumlah gedung kantor BPS di tingkat daerah saat ini mengalami kerusakan fisik yang cukup parah sehingga dinilai kurang layak dan aman untuk menunjang aktivitas kerja para pegawai.
Oleh karena itu, sebagian dari alokasi tambahan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk merenovasi fasilitas pendukung di daerah.
Jika usulan tambahan sebesar Rp1,473 triliun ini disetujui oleh DPR RI dan pemerintah, maka total anggaran BPS pada tahun 2027 mendatang bakal menembus angka Rp7,9 triliun. (*)