RADAR KUDUS - Calon peserta seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 perlu memahami arti kode KDP dan KWL sebelum menyelesaikan pendaftaran. Kedua istilah tersebut bukan menunjukkan jenis pekerjaan atau posisi petugas di Arab Saudi, melainkan berkaitan dengan asal unit pengusul atau pihak yang memberikan rekomendasi.
Dalam proses pengisian data pendaftaran, kesalahan memilih kode dapat berpengaruh pada administrasi karena lokasi pendaftaran dan ujian seleksi mengikuti daerah asal unit pengusul atau pemberi rekomendasi. Karena itu, calon peserta sebaiknya tidak menentukan pilihan hanya berdasarkan alamat domisili.
KDP digunakan untuk menunjukkan unit pengusul yang berasal dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) tingkat kabupaten/kota. Istilah tersebut merupakan nomenklatur lama yang merujuk pada Kantor Departemen Agama, sementara lembaga tersebut kini dikenal sebagai Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Pendaftaran Petugas Haji 2027 Dibuka, Ini Syarat, Formasi dan Jadwal Seleksinya
Sementara itu, KWL mengacu pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di tingkat provinsi. Dengan demikian, perbedaan utama KDP dan KWL terletak pada jenjang satuan kerja yang menjadi asal rekomendasi, bukan pada jenis formasi atau tugas yang akan dijalankan calon petugas.
Ketentuan tersebut sejalan dengan mekanisme rekrutmen PPIH 1447 H/2026 M yang dijelaskan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam dokumen resmi rekrutmen, Kemenag Sulsel menyebut setiap unit pengusul bertanggung jawab terhadap calon yang direkomendasikan, termasuk kebenaran dan kelengkapan administrasi, loyalitas, kinerja, serta komitmen dalam melayani jemaah haji.
Dokumen yang sama menegaskan, “Titik lokasi pendaftaran dan ujian seleksi sesuai daerah asal unit pengusul/pemberi rekomendasi.” Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan bahwa jalur pengusulan menjadi salah satu dasar dalam menentukan lokasi proses seleksi.
Karena itu, calon peserta yang memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota pada umumnya memilih KDP. Sebaliknya, apabila rekomendasi berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, pilihan yang sesuai adalah KWL.
Baca Juga: Pendaftaran Petugas Haji 2027 Dibuka, Cek Syarat, Cara Daftar dan 15 Contoh Soal CAT
Cara paling aman untuk menentukan pilihan adalah memeriksa kembali surat rekomendasi yang digunakan dalam pendaftaran. Perhatikan nama instansi pada kop surat, pejabat yang memberikan rekomendasi, serta unit kerja yang tercantum dalam dokumen tersebut. Jangan menjadikan alamat tempat tinggal sebagai satu-satunya patokan.
Sebagai contoh, jika surat rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, maka calon peserta menggunakan kategori KDP. Jika rekomendasi berasal dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, kategori yang digunakan adalah KWL.
Yang juga perlu diluruskan, KDP bukan kode khusus bagi calon PPIH Kloter, sedangkan KWL bukan kode khusus untuk PPIH Arab Saudi. Keduanya berkaitan dengan jalur atau asal unit pengusul. Dalam mekanisme seleksi 2026, Kemenag kabupaten/kota maupun Kanwil Kemenag terlibat dalam proses rekrutmen PPIH.
Untuk calon PPIH Arab Saudi, hasil seleksi tahap pertama juga dapat direkapitulasi dan dirangking pada tingkat provinsi. Mekanisme tersebut tercantum dalam informasi resmi Kemenag Sulsel, yang menyebut hasil seleksi tahap I calon PPIH Arab Saudi akan direkap dan dirangking oleh panitia Kanwil sebelum peserta melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa data unit pengusul dalam formulir tidak sekadar menjadi formalitas. Unit yang mengusulkan calon memiliki tanggung jawab terhadap data dan kelayakan peserta yang direkomendasikan. Dalam proses pendaftaran, seluruh dokumen administrasi calon petugas juga diunggah melalui sistem resmi yang ditetapkan panitia.
Bagi peserta yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, kementerian atau lembaga lain, maupun kelompok profesional, pilihan satuan kerja tetap perlu disesuaikan dengan unit pengusul yang ditetapkan dalam mekanisme rekrutmen. Jika masih ragu, calon peserta sebaiknya merujuk pada surat rekomendasi dan ketentuan panitia, bukan memilih KDP atau KWL secara acak.
Dengan demikian, cara sederhana membedakannya adalah melihat siapa yang menjadi pengusul. KDP mengarah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan KWL mengarah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Memastikan pilihan sejak awal penting agar data pendaftaran, lokasi seleksi, dan proses verifikasi tetap sesuai dengan jalur rekomendasi yang digunakan.
Editor : Mahendra Aditya