RADAR KUDUS - Empat pilar negara menjadi salah satu materi penting yang perlu dipahami peserta TWK SKD CPNS 2027. Materi tersebut mencakup Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, peserta tidak cukup hanya menghafal definisi dan pasal karena soal TWK menuntut kemampuan menghubungkan pengetahuan konstitusional dengan situasi yang disajikan dalam soal.
Materi itu dibahas Om Alman dari kanal Sang Tutor dalam video persiapan SKD CPNS dan sekolah kedinasan. Dalam pembahasannya, ia mengingatkan peserta agar tidak hanya mengandalkan hafalan ketika menghadapi soal TWK.
"Teman-teman, Anda harus perbanyak literasi, perbanyak membaca supaya nanti di ujian Anda bisa tahu menalar," kata Om Alman dalam materi tersebut.
Empat unsur yang dibahas sebagai pilar kebangsaan adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Keempatnya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, UUD 1945 menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan negara, NKRI menunjukkan bentuk negara Indonesia, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan prinsip persatuan di tengah keberagaman. Pemahaman mengenai keempatnya juga menjadi bagian dari materi Pendidikan Pancasila yang mencakup Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Pancasila sendiri tidak lahir melalui proses singkat. BPIP bersama Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa sidang pertama BPUPK berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945.
Baca Juga: Materi TWK CPNS 2026 tentang Nasionalisme: Nilai, Pasal UUD 1945 dan Contoh Soal
Dalam konteks TWK, peserta perlu memahami kedudukan Pancasila dari sisi historis, yuridis, dan filosofis. Rumusan Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, sementara nilai-nilainya menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara.
Nilai setiap sila juga dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan antara lain dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menekankan persamaan derajat dan penolakan diskriminasi. Persatuan Indonesia berkaitan dengan kepentingan nasional dan keutuhan bangsa.
Sementara itu, sila keempat menempatkan musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam pengambilan keputusan, sedangkan sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak serta hasil karya orang lain.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan peserta adalah perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jika soal meminta bukti Pancasila sebagai dasar negara, konteks jawabannya biasanya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, kebijakan, peraturan, atau kelembagaan. Sebaliknya, jika yang ditanyakan adalah penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup, peserta perlu mencari contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Materi berikutnya adalah UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi ini menjadi hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara, pembagian kewenangan lembaga negara, serta berbagai hak dan kewajiban warga negara. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Perubahan UUD 1945 juga menjadi bagian yang penting untuk dipelajari karena berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 mengalami empat tahap perubahan, masing-masing pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut antara lain mengubah distribusi kekuasaan antarlembaga negara dan memperkuat mekanisme checks and balances.
Salah satu perubahan yang kerap dijadikan bahan soal adalah Pasal 1 ayat (2). Sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dinyatakan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Setelah perubahan, rumusannya menjadi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Perubahan itu berdampak pada kedudukan MPR. Setelah amendemen, MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Kekuasaan negara didistribusikan kepada sejumlah lembaga dengan kewenangan yang diatur konstitusi. Masa jabatan Presiden juga dibatasi maksimal dua periode, sementara DPD hadir sebagai bagian dari struktur lembaga perwakilan hasil reformasi konstitusi.
Peserta juga perlu memahami fungsi masing-masing lembaga negara. MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur konstitusi. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPD memiliki kewenangan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
UUD 1945 secara khusus mengatur kewenangan DPD dalam Pasal 22D. DPD dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan atau pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. DPD juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang pada bidang-bidang tersebut.
Namun, kewenangan DPD dalam proses legislasi tidak sama dengan DPR. Persetujuan bersama terhadap rancangan undang-undang tetap dilakukan DPR dan Presiden. Karena itu, dalam soal TWK, peserta perlu berhati-hati terhadap pilihan jawaban yang menyebut DPD dapat menggantikan DPR atau memiliki kewenangan veto terhadap seluruh rancangan undang-undang.
Materi NKRI juga berkaitan erat dengan konstitusi. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam memahami keutuhan wilayah dan penyelenggaraan negara Indonesia.
Adapun Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang tercantum pada lambang Garuda Pancasila. Pasal 36A UUD 1945 menyatakan, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika."
Makna Bhinneka Tunggal Ika bukan menghilangkan perbedaan, melainkan menempatkan keberagaman dalam kerangka persatuan. Karena itu, pilihan jawaban yang tepat dalam soal biasanya adalah tindakan yang mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap perbedaan dan kepentingan persatuan nasional.
Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya dapat terlihat melalui toleransi antarumat beragama, penghormatan terhadap bahasa dan adat, pelayanan publik tanpa diskriminasi, serta penolakan terhadap sikap eksklusif yang mengutamakan kelompok tertentu di atas kepentingan bangsa.
Selain memahami empat pilar, peserta perlu mengenali tugas dan kewenangan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, Komisi Yudisial, dan BPK. Perbedaan kewenangan tersebut kerap digunakan sebagai dasar penyusunan soal berbentuk studi kasus.
Pada contoh soal pertama dalam materi Sang Tutor, peserta diminta membandingkan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Jawaban yang tepat adalah bahwa kedaulatan rakyat setelah amendemen dilaksanakan melalui berbagai lembaga negara sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi, bukan lagi terkonsentrasi pada MPR.
Contoh kedua berkaitan dengan kedudukan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam daerah. Peserta harus memahami bahwa DPD dapat terlibat dalam pengajuan dan pembahasan RUU tertentu yang berkaitan dengan daerah, tetapi tidak memiliki posisi yang sama dengan DPR dalam memberikan persetujuan akhir.
Dari pola tersebut, strategi mengerjakan TWK bukan sekadar mencari pilihan yang terdengar paling benar. Peserta perlu terlebih dahulu menemukan kata kunci dalam soal, kemudian mencocokkannya dengan ketentuan konstitusi atau prinsip yang sedang diuji.
Om Alman juga mengingatkan peserta untuk berhati-hati terhadap pilihan jawaban yang menggunakan kata-kata mutlak. "Hindari opsi ekstrem yang memakai kata mutlak seperti seluruh, semua, hanya atau tidak sama sekali," ujarnya.
Pilihan yang terlalu ekstrem memang tidak otomatis salah, tetapi perlu diperiksa kembali apakah benar-benar sesuai dengan bunyi pasal atau konteks persoalan. Sebaliknya, jawaban yang paling kuat biasanya menawarkan penyelesaian berdasarkan konstitusi, hukum, dan aturan yang berlaku, bukan tindakan emosional atau represif.
Bagi peserta SKD CPNS 2027, memahami hubungan antara Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan membuat materi pilar negara lebih mudah dinalarkan. Kuncinya bukan memperbanyak hafalan semata, melainkan memahami konsep, mengetahui dasar konstitusionalnya, dan mampu menerapkannya pada kasus yang diberikan dalam soal.
Editor : Mahendra Aditya