RADAR KUDUS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, memastikan lembaga legislatif terbuka untuk menerima dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat yang akan disampaikan melalui gelombang aksi unjuk rasa di kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (27/8/2026).
Puan menegaskan bahwa gedung parlemen merupakan rumah rakyat yang senantiasa terbuka bagi penyampaian kritik serta masukan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan usai menghadiri kegiatan di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/8/2026).
Baca Juga: Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR Diwarnai Kekhawatiran Publik Soal Penyalahgunaan Kewenangan
Ia menekankan pentingnya ruang dialog antara perwakilan masyarakat dan jajaran pimpinan maupun anggota DPR RI.
Penekanan Terhadap Ketertiban dan Komitmen Dialog Parlemen
Di tengah potensi besarnya eskalasi massa yang memadati kawasan Senayan, Puan secara khusus mengimbau para koordinator lapangan dan seluruh peserta unjuk rasa untuk tetap memelihara ketertiban umum.
Ia mewanti-wanti agar penyampaian pendapat di muka umum tidak terprovokasi hingga memicu kericuhan atau tindakan anarkis yang merugikan kepentingan publik.
Puan juga mengonfirmasi bahwa jajaran pimpinan DPR RI bersedia menerima perwakilan dari elemen massa aksi guna menggelar audiensi resmi di dalam gedung DPR sesuai prosedur administratif yang berlaku.
“Partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR.Jangan sampai ada kericuhan; lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta.
-
Sikap Resmi Parlemen: DPR RI siap menampung seluruh aspirasi aksi unjuk rasa Kamis, 27 Agustus 2026.
-
Ruang Audiensi: Pimpinan DPR mengonfirmasi kesediaan untuk menerima delegasi perwakilan massa secara langsung.
-
Imbauan Utama: Mengutamakan ketertiban, kondusivitas, serta mekanisme perundang-undangan dalam menyampaikan masukan.
Prosedur Penyerapan Aspirasi dan Pengamanan Kompleks Senayan
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa proses penyerapan aspirasi masyarakat sejatinya telah berlangsung secara dinamis melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun pertemuan formal lainnya di DPR.
Puan mengungkapkan bahwa pimpinan dan komisi-komisi di DPR secara rutin menerima kedatangan berbagai delegasi elemen masyarakat sipil yang ingin menyerahkan draf usulan atau tuntutan kebijakan.
Dengan tersedianya saluran komunikasi formal dan kesiapan pimpinan parlemen untuk beraudiensi, penyampaian aspirasi pada aksi unjuk rasa diharapkan dapat berlangsung secara konstruktif, damai, dan menghasilkan solusi bagi kepentingan bangsa. (*)