RADAR KUDUS — Badan Gizi Nasional (BGN) membongkar sejumlah kelemahan mendasar dalam sistem pendataan dan penyaluran anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan hasil audit internal terbaru, BGN menemukan sekitar 6 juta data penerima manfaat ganda serta 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi fiktif secara fisik, namun sudah terdaftar dan menerima alokasi dana dalam sistem perbankan.
Kepala BGN, Sudaryono, mengonfirmasi temuan tersebut dan menegaskan bahwa pembenahan tata kelola data serta penataan ulang rekening penyaluran kini menjadi prioritas utama lembaga guna mencegah potensi kebocoran anggaran negara.
Baca Juga: Korban Gempa NTT Tembus 71 Jiwa: Pemerintah Bertahan Mandiri, Belum Buka Bantuan Internasional
Editor : Ghina Nailal Husna Penjelasan Data Ganda dan Modus SPPG Tanpa Dapur Fisik
Sudaryono menjelaskan bahwa duplikasi pada 6 juta data penerima manfaat mayoritas disebabkan oleh pencatatan ganda antar-lembaga pendidikan.
Sebagai contoh, seorang peserta didik yang berstatus santri kerap terdaftar secara bersamaan di pondok pesantren dan sekolah formal tempat ia menimba ilmu.
Namun, BGN menggarisbawahi bahwa temuan data ganda ini tidak serta-merta mengindikasikan adanya porsi makanan ganda yang disalurkan secara riil di lapangan, melainkan akibat sinkronisasi sistem yang belum matang.
-
Penyebab Data Ganda: Pencatatan tumpang tindih antara sekolah formal, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan/pesantren.
-
Temuan SPPG Fiktif: Terdapat 414 unit SPPG yang Virtual Account (VA) miliknya telah terisi anggaran, namun belum memiliki fasilitas dapur fisik maupun operasional di lapangan.
-
Penyelamatan Keuangan Negara: BGN bergerak cepat melakukan penarikan kembali dana sebesar Rp311 miliar dari rekening-rekening SPPG bermasalah tersebut ke kas negara.
“Temuan 6 juta data ganda tidak berarti seluruh penerima tersebut memperoleh makanan dua kali. Namun, yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan 414 SPPG yang dapurnya belum ada secara fisik tetapi virtual account-nya sudah terisi dana.Oleh karena itu, dana sekitar Rp311 miliar langsung kami tarik kembali,” tegas Kepala BGN Sudaryono.
Pembenahan Total Sistem Pendataan dan Penyaluran Anggaran
Langkah penarikan dana ratusan miliar rupiah ini dinilai sebagai bentuk komitmen BGN dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Sudaryono menambahkan bahwa BGN akan terus memperketat pengawasan di tingkat daerah agar pengalokasian anggaran MBG ke depan murni didasarkan pada data faktual di lapangan, bukan sekadar data administratif yang tumpang tindih atau fasilitas fiktif. (*)