Jakarta - Guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat peluang untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada awal 2027. DPR RI dan pemerintah menyatakan pembahasan mengenai status serta jumlah guru yang masuk dalam skema tersebut telah memasuki tahap finalisasi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perkembangan tersebut setelah mengikuti rapat bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Menurutnya, kebijakan ini merupakan respons atas aspirasi para guru PPPK yang selama ini berharap memperoleh kesempatan beralih status menjadi PNS.
Pembahasan tidak hanya menyasar guru di sekolah umum. Guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK) juga masuk dalam cakupan pembicaraan pemerintah dan DPR.
"Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," kata Dasco.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan terdapat 995.245 guru yang saat ini berstatus PPPK. Sementara itu, jumlah guru yang berstatus PPPK paruh waktu mencapai 231.246 orang.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan tambahan guru secara nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.
Skema yang disiapkan pemerintah dilakukan secara bertahap. Guru yang saat ini berstatus PPPK paruh waktu terlebih dahulu memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Setelah berstatus PPPK penuh waktu, mereka dapat mengikuti seleksi PNS yang direncanakan berlangsung pada awal 2027.
Dengan demikian, rencana tersebut bukan berarti seluruh guru PPPK otomatis berubah menjadi PNS. Mereka tetap harus mengikuti mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah. Status PPPK juga tetap berbeda dengan PNS karena keduanya merupakan jenis pegawai ASN dengan mekanisme pengangkatan dan hubungan kerja yang berbeda.
Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperlihatkan besarnya peran guru dalam komposisi ASN nasional. Statistik ASN per 31 Desember 2025 mencatat terdapat 2.299.056 ASN guru, terdiri atas 1.139.140 PNS, 989.401 PPPK, dan 170.515 PPPK paruh waktu.
Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penataan status dan kebutuhan guru menjadi bagian penting dalam pengelolaan ASN. Pemerintah sebelumnya juga telah mengangkat lebih dari 900 ribu guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK dalam lima tahun terakhir.
Pada sisi lain, pemerintah masih menghadapi kebutuhan distribusi guru yang berbeda-beda antarwilayah. Berdasarkan data BKN per 1 Februari 2026, jumlah ASN secara nasional mencapai sekitar 6,69 juta orang, dengan sekitar 2,3 juta di antaranya merupakan ASN guru yang mencakup PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Pemerintah juga memperkirakan sekitar 357 ribu guru akan memasuki masa pensiun sepanjang 2026 hingga 2030.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penataan kebutuhan guru perlu dilakukan berdasarkan proyeksi formasi dan kebutuhan satuan pendidikan, bukan semata-mata perubahan status kepegawaian.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya juga menegaskan bahwa penataan guru dan tenaga kependidikan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi secara tepat jumlah dan tepat sasaran. Pemerintah bersama Kementerian PANRB dan kementerian terkait telah menyiapkan pembukaan serta penetapan formasi kebutuhan guru secara bertahap.
Selain penataan status kepegawaian, pemerintah terus memperkuat kompetensi guru. Pada Juni 2026, Kemendikdasmen memanggil 60.896 guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu tahap kedua sebagai bagian dari percepatan sertifikasi guru.
Kebutuhan tenaga pendidik juga semakin terlihat dari pengembangan program pendidikan baru. BKN, misalnya, pada Juli 2026 melaksanakan seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) bagi 118.432 calon guru dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat. Seleksi tersebut berlangsung di 42 titik di seluruh Indonesia.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perubahan status guru PPPK, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pemerataan distribusi, peningkatan kompetensi, serta kesinambungan layanan pendidikan.
Bagi guru PPPK, rencana seleksi PNS pada awal 2027 menjadi peluang baru untuk mendapatkan kepastian jenjang karier. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada kebutuhan formasi dan mekanisme seleksi yang akan ditetapkan pemerintah.
Karena itu, angka 995.245 PPPK dan 231.246 PPPK paruh waktu tidak dapat dimaknai sebagai jumlah guru yang otomatis akan menjadi PNS. Pemerintah masih harus menentukan kebutuhan formasi secara rinci, sementara para guru yang memenuhi persyaratan tetap harus melewati proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika finalisasi kebijakan berjalan sesuai rencana, awal 2027 akan menjadi momentum penting bagi guru PPPK yang ingin mengikuti seleksi PNS. Bagi pemerintah, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penataan ASN dan strategi memenuhi kebutuhan guru nasional di tengah perubahan jumlah serta distribusi tenaga pendidik.
Editor : Mahendra Aditya