MANGGARAI — Di tengah kepanikan dan ketidakpastian yang masih dirasakan warga setelah gempa bumi Magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), perhatian kini tertuju pada kondisi para penyintas yang bertahan di sejumlah posko pengungsian.
Salah satu titik dengan jumlah pengungsi terbesar berada di Barangkolong, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Sekitar 1.400 warga masih berada di lokasi pengungsian tersebut berdasarkan pendataan pada Senin (17/8/2026). Jumlah itu masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan perkembangan kondisi di lapangan.
Situasi tersebut menjadi perhatian Tim Divisi Humas Polri yang turun langsung ke Posko Pengungsian Barangkolong pada Senin (17/8). Kunjungan bukan sekadar untuk memantau situasi, tetapi juga menggali kebutuhan warga secara langsung sekaligus memastikan informasi mengenai kondisi pascagempa dapat disampaikan kepada publik secara akurat.
Tim Divisi Humas Polri dipimpin Komisaris Besar Polisi Dr. Bayu Suseno dan didampingi Kasi Humas Polres Manggarai AKP Putu Saba Nugraha. Rombongan juga melibatkan tim liputan dari PID Divhumas Polri serta sejumlah awak media.
Setelah tiba di Mapolres Manggarai sekitar pukul 11.45 WITA, rombongan menerima pengarahan mengenai perkembangan situasi terkini. Mereka kemudian bergerak menuju Posko Pengungsian Barangkolong, Reo, untuk melihat langsung kondisi warga dan fasilitas yang tersedia.
Barangkolong menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak paling berat. Data yang disampaikan Bayu Suseno menunjukkan terdapat 26 korban meninggal dunia di wilayah tersebut. Angka itu juga tercatat sebagai jumlah korban jiwa terbanyak di antara sejumlah lokasi terdampak di NTT.
Secara keseluruhan, data BNPB yang dikutip ANTARA hingga Senin (17/8) sore mencatat 68 orang meninggal dunia akibat gempa di NTT. Korban tersebut tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 26 orang, Manggarai Timur 24 orang, Nagekeo delapan orang, Sikka empat orang, Ende dua orang, Manggarai Barat dua orang, dan Ngada dua orang. Selain itu, 213 orang dilaporkan mengalami luka-luka.
Besarnya dampak bencana membuat kebutuhan penanganan tidak hanya menyangkut evakuasi, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar warga selama berada di pengungsian.
Di Barangkolong, personel Polri telah ditempatkan untuk membantu masyarakat. Dukungan tersebut mencakup tenaga medis hingga petugas trauma healing yang memberikan pendampingan psikologis kepada para penyintas. Satu peleton Brimob juga telah berada di lokasi, sementara sejumlah tenda didirikan untuk menambah fasilitas penampungan dan pelayanan.
Dalam peninjauan itu, Tim Divhumas Polri berdialog dengan warga. Keluhan mengenai kondisi selama berada di pengungsian, kebutuhan sehari-hari, serta harapan setelah bencana menjadi bagian dari informasi yang dihimpun.
Kombes Pol Bayu Suseno menekankan pentingnya mendatangi lokasi secara langsung agar informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari laporan administratif.
Menurutnya, pendekatan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat sekaligus memastikan perkembangan situasi dapat disampaikan secara objektif. Kehadiran aparat di tengah penyintas juga diharapkan memberikan rasa aman bagi warga yang masih menghadapi dampak psikologis akibat bencana.
Kebutuhan akan informasi yang valid menjadi semakin penting dalam situasi darurat. Ketika masyarakat berada dalam kondisi panik dan akses komunikasi di sejumlah wilayah terdampak mengalami kendala, informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memperburuk keadaan.
Karena itu, Divisi Humas Polri bersama jajaran kewilayahan berupaya memastikan perkembangan bencana disampaikan berdasarkan kondisi lapangan dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menangkal penyebaran kabar bohong yang dapat memicu kepanikan baru.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyoroti persoalan koordinasi penanganan pengungsi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong pemerintah daerah di NTT segera membentuk satuan tugas penanganan bencana.
Menurut Pratikno, langkah tersebut penting karena lokasi pengungsian tersebar di berbagai titik. Satgas di tingkat daerah diharapkan mampu memetakan kebutuhan secara lebih spesifik, mengonsolidasikan bantuan dari pemerintah pusat, serta memperlancar distribusi logistik menuju lokasi yang sulit dijangkau.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa tenda keluarga, dapur umum lapangan dan penguatan tenaga medis untuk memastikan kebutuhan dasar para penyintas terpenuhi secara merata.
Persoalan akses menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan bencana di wilayah Reo. Dalam perjalanan menuju Barangkolong, sejumlah titik masih menghadapi rontokan batu dan longsoran yang sempat menghambat jalur menuju lokasi pengungsian.
Meski demikian, akses tersebut dapat kembali dibuka melalui koordinasi pemerintah daerah bersama berbagai unsur terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan bantuan, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kelancaran jalur distribusi.
Besarnya jumlah warga yang mengungsi juga menggambarkan skala dampak gempa di NTT. Posko Barangkolong menjadi salah satu titik konsentrasi penyintas dengan sekitar 1.400 orang, sehingga kebutuhan terhadap makanan, air, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan dan dukungan psikologis menjadi perhatian utama.
Kunjungan Tim Divhumas Polri sekaligus menjadi bagian dari persiapan agenda kunjungan Kapolri ke lokasi pengungsian pada Selasa (18/8). Dalam agenda tersebut, Kapolri dijadwalkan melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus membawa bantuan bagi warga terdampak.
Bencana ini menempatkan penanganan kemanusiaan sebagai prioritas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri, BNPB, tenaga kesehatan dan berbagai unsur lainnya dituntut bergerak dalam satu koordinasi agar bantuan tidak berhenti pada titik-titik yang mudah dijangkau saja.
Bagi warga Barangkolong, persoalan terbesar bukan hanya bagaimana melewati hari-hari di tenda pengungsian, tetapi juga bagaimana memastikan kehidupan dapat kembali berjalan setelah rumah, fasilitas umum dan lingkungan tempat tinggal mereka terdampak gempa.
Kehadiran aparat di posko menjadi penting ketika diterjemahkan sebagai pelayanan nyata: mendengar keluhan, memastikan keamanan, membantu kebutuhan dasar dan menyampaikan informasi yang benar.
Di tengah situasi pascabencana yang masih belum sepenuhnya pulih, pesan yang ingin dibangun Polri sederhana: masyarakat terdampak tidak boleh merasa menghadapi bencana seorang diri.
Penanganan gempa NTT kini memasuki fase yang membutuhkan koordinasi cepat, distribusi bantuan yang merata dan komunikasi publik yang akurat. Dengan puluhan korban jiwa dan ribuan warga yang harus meninggalkan tempat tinggal, keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari seberapa cepat bantuan tiba, tetapi juga dari seberapa jauh negara mampu memastikan setiap penyintas mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dasarnya.
Editor : Mahendra Aditya