RADAR KUDUS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan perampingan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif.
Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang dipertahankan tidak lebih dari 300 perusahaan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan restrukturisasi sekaligus menekan beban biaya operasional perusahaan negara.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan DPR/MPR di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa sebanyak 290 BUMN telah ditutup hingga saat ini.
Pemerintah kemudian menargetkan penutupan lebih dari 750 BUMN hingga 31 Desember 2026.
“hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 desember 2026 kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan badan usaha negara.
Dari sekitar 1.074 BUMN beserta anak perusahaannya, pemerintah akan mempertahankan perusahaan yang mampu menghasilkan produktivitas serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Perampingan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak perlu.
Menurut Prabowo, efisiensi yang dilakukan telah menghasilkan penghematan biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun.
Penghematan tersebut berasal dari berbagai komponen biaya operasional, termasuk pengeluaran untuk jajaran direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, hingga perjalanan dinas.
“Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun,” ujar Prabowo.
Presiden menilai dana hasil efisiensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia mencontohkan, anggaran Rp50 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, merenovasi sekolah, hingga membantu menyediakan rumah bagi masyarakat.
“Kita bisa bayangkan Rp50 triliun, berapa puskesmas yang diperbaiki, berapa sekolah bisa renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa berikan,” kata Prabowo.
Melalui restrukturisasi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan BUMN menjadi lebih ramping, efisien, dan berorientasi pada perusahaan yang benar-benar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.