JAKARTA — Pemerintah mulai mengerucutkan kelompok yang berpotensi kehilangan akses bebas terhadap BBM bersubsidi Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 menjadi kelompok yang sedang dikaji untuk dibatasi, sementara pengguna sepeda motor dipastikan tidak menjadi sasaran pembatasan.
Rencana tersebut merupakan bagian dari penataan subsidi energi agar anggaran negara lebih banyak dinikmati masyarakat yang dianggap membutuhkan. Pemerintah belum menetapkan mekanisme final maupun tanggal pasti pelaksanaannya, tetapi pembahasan sistem pembatasan kini tengah dilakukan bersama Kementerian ESDM dan pihak terkait.
Purbaya mengatakan pembatasan dapat diarahkan kepada kelompok kesejahteraan tertinggi. Menurut dia, desil 9 dan 10 merupakan kelompok yang berada pada tingkat ekonomi atas sehingga dinilai memiliki kemampuan lebih besar untuk membeli BBM nonsubsidi.
Baca Juga: Sungai Mahakam Surut, Warga Long Apari Antre Sejak Subuh Demi 5 Liter Pertalite
“Sedang kita pelajari sistemnya,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Pemerintah tidak serta-merta akan menghentikan akses kelompok tersebut dalam waktu dekat. Purbaya menyebut implementasinya dipertimbangkan dilakukan secara bertahap setelah sistem siap.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sepeda motor tetap dapat membeli Pertalite seperti biasa. Artinya, rencana penataan subsidi yang sedang dibahas bukan kebijakan pembatasan berdasarkan semua jenis kendaraan secara menyeluruh.
Bahlil justru menyoroti kendaraan yang tergolong mewah sebagai contoh pengguna yang dinilai tidak semestinya mendapatkan subsidi. Ia menyebut mobil seperti BMW dan Mercedes-Benz sebagai ilustrasi kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
Baca Juga: 5 Mobil Keluarga 7-Seater Paling Irit 2026, Veloz Hybrid Tembus 28,9 Km/Liter
“Sepeda motor nggak dibatasi kok,” kata Bahlil ketika menjelaskan rencana tersebut.
Pernyataan itu penting karena pembatasan Pertalite sebelumnya berpotensi menimbulkan persepsi bahwa seluruh pengguna kendaraan roda dua akan terkena aturan baru. Pemerintah justru menegaskan kelompok tersebut tidak menjadi target kebijakan yang sedang dirancang.
Namun, desil 9 dan 10 juga belum otomatis dilarang membeli Pertalite. Istilah tersebut saat ini masih menjadi bagian dari skema yang sedang dipelajari pemerintah. Sistem verifikasi, kriteria kendaraan, metode pembatasan dan waktu penerapan belum diumumkan secara final.
Konsep desil sendiri digunakan dalam pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga. Secara sederhana, desil membagi populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan dari kelompok terbawah hingga kelompok teratas. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada di kelompok tertinggi.
Karena itu, penggunaan data sosial ekonomi menjadi salah satu kunci jika pemerintah benar-benar menerapkan pembatasan berbasis desil. Pemerintah harus memastikan data yang digunakan mampu mengidentifikasi kelompok sasaran secara akurat agar masyarakat yang sebenarnya membutuhkan subsidi tidak ikut terkena dampak.
Di sisi lain, pemerintah juga dapat menggunakan karakteristik kendaraan sebagai instrumen penyaringan. Pernyataan Bahlil mengenai mobil mewah menunjukkan kemungkinan bahwa kebijakan nantinya tidak hanya mempertimbangkan siapa pemilik kendaraan, tetapi juga kendaraan apa yang digunakan untuk membeli Pertalite.
Baca Juga: E20 Ditargetkan Berlaku 2029, Indonesia Harus Siapkan 4 Juta KL Bioetanol per Tahun
Kebijakan tersebut muncul ketika konsumsi BBM bersubsidi masih sangat besar. Pemerintah sebelumnya mengungkapkan sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional masih berasal dari produk bersubsidi, sedangkan BBM nonsubsidi berada di kisaran 20 persen.
Besarnya porsi tersebut membuat penataan subsidi menjadi persoalan fiskal yang signifikan. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp210,06 triliun untuk subsidi energi, sedangkan jika digabungkan dengan kompensasi energi, total anggarannya mencapai sekitar Rp381,3 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah ingin memastikan subsidi tidak dinikmati kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli BBM dengan harga pasar.
Masalah ketepatan sasaran juga semakin terlihat dari perubahan pola konsumsi. Pertamina Patra Niaga sebelumnya mencatat porsi Pertalite terhadap konsumsi bensin meningkat hingga sekitar 80,3 persen pada Juli 2026, dibandingkan sekitar 75,4 persen pada Januari-Mei.
Baca Juga: Pertalite Ditata, Prabowo Ungkap Potensi Hemat Motor Listrik hingga 70 Persen
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ketika selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi semakin lebar, konsumen memiliki insentif kuat untuk memilih produk yang mendapatkan dukungan pemerintah.
Karena itu, pembatasan Pertalite bukan semata persoalan teknis di SPBU. Kebijakan ini menyangkut bagaimana pemerintah menentukan penerima manfaat subsidi dan bagaimana sistem digital dapat memastikan konsumen yang memenuhi kriteria tetap memperoleh haknya.
Purbaya menyebut sistem Pertamina sudah cukup baik dan pemerintah tengah mempelajari kesiapan penerapannya. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi potensi persoalan di lapangan, seperti ketidaksesuaian data, perubahan kepemilikan kendaraan, kendaraan yang digunakan bersama anggota keluarga, hingga kemungkinan antrean atau gangguan sistem saat aturan mulai berlaku.
Bagi masyarakat, kesimpulan terpenting untuk saat ini adalah belum ada pembatasan Pertalite yang berlaku otomatis bagi desil 9 dan 10 maupun pengguna kendaraan tertentu. Pemerintah masih berada pada tahap merancang mekanisme dan menentukan kelompok yang akan menjadi sasaran.
Sepeda motor juga belum masuk daftar kendaraan yang dibatasi berdasarkan pernyataan Bahlil. Fokus pemerintah justru mengarah kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi dan kendaraan yang dianggap tidak layak menerima subsidi.
Baca Juga: Konsumsi BBM Subsidi Membengkak, Desil 9-10 Mulai Dibidik Pemerintah
Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, perubahan paling besar kemungkinan akan dirasakan konsumen kelas atas yang selama ini masih menggunakan Pertalite. Mereka berpotensi diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi, sementara subsidi diprioritaskan untuk masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh siapa yang dilarang membeli Pertalite. Tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan subsidi benar-benar berpindah dari kelompok mampu kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menciptakan kesalahan sasaran baru.
Editor : Mahendra Aditya