JAKARTA — Pemerintah menyiapkan perubahan besar pada komposisi bensin nasional. Campuran bioetanol 20 persen atau E20 ditargetkan diterapkan secara lebih luas pada 2029, sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Target tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi dalam acara MINDialogue di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
“Kami berharap dapat menerapkan campuran etanol 20 persen pada tahun 2029,” ujar Elen.
Target E20 bukan muncul secara tiba-tiba. Pemerintah telah menyiapkan tahapan menuju penggunaan bioetanol dengan kadar lebih tinggi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut E10 ditargetkan mulai diterapkan pada 2027, kemudian implementasi E20 dilakukan secara bertahap pada 2028-2029. Dengan demikian, 2029 menjadi salah satu target penting dalam peta jalan peningkatan bauran bioetanol nasional.
Baca Juga: Pertalite Ditata, Prabowo Ungkap Potensi Hemat Motor Listrik hingga 70 Persen
Skala kebijakan ini cukup besar. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Jika seluruh kebutuhan tersebut menggunakan campuran E20, Indonesia membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter bioetanol murni setiap tahun sebagai bahan pencampur.
Angka itu sekaligus menjadi tantangan terbesar pemerintah. Produksi bioetanol domestik saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam skala E20. Karena itu, pemerintah harus membangun rantai pasok dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan baku, pabrik pengolahan, distribusi hingga kesiapan kendaraan dan infrastruktur BBM.
Bahan baku menjadi salah satu kunci. Pemerintah melihat komoditas seperti tebu, singkong dan jagung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber bioetanol. Bahkan, pengembangan kawasan pangan di sejumlah wilayah disebut dapat diarahkan untuk mendukung pasokan bahan baku, termasuk molase atau tetes tebu.
Target tersebut juga telah mendapatkan landasan regulasi. Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, yang ditetapkan pada 3 Maret 2026 dan saat ini berstatus berlaku.
Regulasi itu menjadi bagian dari kerangka pemerintah untuk memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati, termasuk bioetanol. Artinya, agenda E20 bukan hanya sebatas wacana politik atau pernyataan pejabat, tetapi mulai dibangun melalui kerangka kebijakan energi nasional.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki produk bensin dengan campuran bioetanol. Kementerian ESDM sejak 2023 telah menetapkan spesifikasi bensin RON 95 dengan campuran 5 persen bioetanol atau E5.
Produk E5 tersebut kemudian dikembangkan melalui Pertamax Green 95. Namun, penerapannya masih jauh dari skala nasional E20 yang sedang dibidik pemerintah.
Jika dibandingkan, peningkatan dari E5 menuju E20 berarti kadar bioetanol dalam setiap liter bensin akan naik empat kali lipat. Pada konsumsi bensin nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun, kebutuhan etanol yang mencapai 4 juta kiloliter menunjukkan betapa besar kapasitas produksi yang harus disiapkan.
Di sisi lain, program E20 diarahkan untuk menjawab persoalan impor BBM yang masih besar. Kementerian ESDM mencatat konsumsi bensin nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan kapasitas produksi domestik sebelum tambahan kapasitas kilang Balikpapan berada di sekitar 14,3 juta kiloliter. Setelah tambahan produksi sekitar 5,5 juta kiloliter dari kilang tersebut, kebutuhan impor bensin masih diperkirakan sekitar 20 juta kiloliter.
Baca Juga: Pertalite Mulai Ditata, Motor Listrik Disebut Bisa Pangkas Konsumsi BBM Miliaran Liter
Dengan kondisi tersebut, setiap liter etanol domestik yang dapat menggantikan sebagian komponen bensin fosil berpotensi mengurangi kebutuhan impor. Namun, perlu ditegaskan bahwa E20 tidak berarti Indonesia otomatis mengurangi impor BBM sebesar 20 persen, karena kebutuhan energi, kapasitas kilang, jenis produk, pasokan etanol dan mekanisme distribusi tetap menjadi faktor penentu.
Manfaat lain yang diharapkan pemerintah adalah terciptanya pasar baru bagi sektor pertanian. Jika kebutuhan etanol mencapai jutaan kiloliter per tahun, bahan bakunya harus dipasok dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Inilah alasan pembangunan industri bioetanol menjadi bagian penting dari rencana tersebut. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mendorong pembangunan puluhan pabrik bioetanol baru untuk mempercepat kesiapan Indonesia menuju E20. Pemerintah bahkan menyebut kebutuhan pembangunan dapat mencapai 30 hingga 50 pabrik, jika diperlukan untuk mengejar kapasitas produksi yang dibutuhkan.
Dari sisi ekonomi, pemerintah berharap nilai yang selama ini mengalir untuk impor energi dapat lebih banyak berputar di dalam negeri. Jika bahan baku diproduksi petani lokal dan diproses oleh industri domestik, program E20 berpotensi menciptakan rantai nilai baru dari sektor pertanian hingga energi.
Baca Juga: Konsumsi BBM Subsidi Membengkak, Desil 9-10 Mulai Dibidik Pemerintah
Namun, target 2029 juga menyimpan sejumlah pekerjaan rumah. Pemerintah harus memastikan produksi bahan baku tidak mengganggu kebutuhan pangan, menjaga kestabilan harga komoditas, memastikan pasokan etanol berkualitas dan membangun fasilitas pengolahan dengan kapasitas yang cukup.
Kesiapan kendaraan juga menjadi faktor penting. Campuran etanol yang lebih tinggi membutuhkan kepastian bahwa kendaraan yang beredar di Indonesia kompatibel dengan spesifikasi bahan bakar tersebut. Karena itu, penerapan E20 perlu dilakukan dengan standar mutu dan pengujian yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan bagi konsumen maupun industri otomotif.
Dari sisi harga, kebijakan ini juga belum otomatis berarti bensin E20 akan lebih murah. Harga akhir akan dipengaruhi biaya produksi bioetanol, harga bahan baku, biaya distribusi, kebijakan pemerintah, serta harga bensin fosil. Karena itu, keberhasilan E20 harus diukur bukan hanya dari besarnya persentase campuran, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menciptakan pasokan yang kompetitif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, target E20 2029 menunjukkan pemerintah mulai menggeser strategi ketahanan energi dari sekadar mencari tambahan pasokan minyak menuju diversifikasi sumber energi. Bioetanol diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada bensin fosil sekaligus membuka pasar baru bagi sektor pertanian dan industri nasional.
Tantangan terbesarnya kini bukan lagi menetapkan target 20 persen, melainkan memastikan Indonesia memiliki cukup etanol, cukup bahan baku, cukup pabrik dan sistem distribusi yang mampu membawa E20 dari rencana menjadi konsumsi massal.
Jika seluruh rantai pasok berhasil disiapkan, 2029 dapat menjadi titik penting bagi perubahan komposisi bensin nasional. Namun jika produksi domestik tidak mampu mengejar kebutuhan sekitar 4 juta kiloliter etanol per tahun, ambisi E20 justru akan berhadapan dengan persoalan baru: ketergantungan terhadap pasokan etanol dari luar negeri.
Editor : Mahendra Aditya