RADAR KUDUS – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas terhadap Korwil Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Surabaya, Tiara Devi.
Pencopotan tersebut dilakukan setelah muncul laporan mengenai belum terserapnya telur hasil produksi peternak sesuai arahan pemerintah.
Keputusan itu disampaikan Amran saat menghadiri Rapat Pengunggasan Nasional di Pusvetma Surabaya, Selasa (11/8/2026).
Dalam forum tersebut, Mentan menerima laporan terkait pelaksanaan penyerapan telur oleh KPPG Surabaya.
Amran menilai KPPG Surabaya belum menjalankan instruksi pemerintah untuk membeli telur dari peternak.
Ia pun meminta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap pihak yang dinilai tidak menjalankan kebijakan tersebut.
“Jangan marah sama saya ya, tolong Pak (Wakil BGN) kalau bisa dicopot, biar enggak ada lagi. Ini bukan sebagai menteri, ini peternak, rakyat meminta keputusan,” ujar Amran dalam rapat tersebut.
SPPG Diminta Serap Telur dari Peternak
Pemerintah sebelumnya melalui BGN telah menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar menyerap telur langsung dari peternak.
Amran menegaskan instruksi tersebut telah dituangkan melalui surat resmi dan memiliki petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaannya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan program tersebut mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurut Amran, penyerapan telur dari peternak bukan sekadar persoalan pengadaan bahan pangan.
Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan usaha peternak di berbagai daerah.
Ia menyebut pembelian telur dengan harga yang sesuai ketentuan diperlukan agar hasil produksi peternak tetap terserap dan mereka tidak mengalami kerugian akibat lemahnya penyerapan.
Amran Ancam Copot Pihak yang Tak Patuh
Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk melindungi peternak dan masyarakat kecil.
Karena itu, ia tidak ingin ada pihak yang mengabaikan instruksi pemerintah di tengah kondisi yang dihadapi para peternak.
Amran bahkan memperingatkan bahwa pencopotan bukan hanya berlaku untuk pejabat KPPG Surabaya.
Jika kembali ditemukan pihak yang tidak menjalankan kebijakan penyerapan telur sesuai arahan pemerintah, sanksi serupa bisa diberlakukan.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pihak yang dianggap bermain-main dengan kebijakan yang menyangkut kepentingan peternak dan keberlangsungan program pemenuhan gizi masyarakat.
Dengan langkah tersebut, pemerintah kembali menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan penyerapan telur dari peternak sebagai bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sekaligus upaya menjaga pasar bagi hasil produksi peternakan dalam negeri.
Editor : Ali MustofaSumber : Jawa Pos