SURABAYA – Aksi penolakan terhadap LGBTQ berlangsung di kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Minggu (9/8/2026).
Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Umat Peduli Generasi memadati kawasan depan Gedung Negara Grahadi untuk menyampaikan aspirasi terkait isu LGBTQ.
Aksi tersebut tidak hanya berisi orasi dan penolakan. Massa juga membawa sejumlah tuntutan yang diarahkan kepada pemerintah, lembaga pendidikan, TNI hingga Polri.
Humas Aliansi Umat Peduli Generasi, Muhammad Rizky Nafis, menyebut peserta aksi datang dari sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Penyelenggara memperkirakan jumlah massa yang hadir mencapai lebih dari 10 ribu orang.
Baca Juga: Ribuan Massa Padati Grahadi Surabaya, Ini Alasan dan Enam Tuntutan Aksi Tolak LGBTQ
Berikut lima fakta penting terkait aksi tersebut:
1. Ribuan massa memadati Jalan Gubernur Suryo
Fakta pertama adalah skala massa yang mengikuti aksi.
Sejak pagi, Jalan Gubernur Suryo di sekitar Gedung Negara Grahadi dipenuhi peserta aksi. Penyelenggara menyebut jumlah peserta mencapai lebih dari 10 ribu orang.
Laporan lain menyebut massa mulai memadati kawasan tersebut sekitar pukul 06.00 WIB dan aksi berakhir dengan pembubaran massa sekitar pukul 09.20 WIB.
Peserta tidak hanya berasal dari Kota Surabaya. Aliansi Umat Peduli Generasi menyebut massa datang dari Sidoarjo, Gresik dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
Penyelenggara juga menyebut undangan aksi disebarkan secara terbuka sehingga masyarakat dari berbagai kelompok dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan tetap mengikuti tata tertib yang ditetapkan.
2. Aksi mengangkat isu perlindungan generasi muda
Aksi tersebut mengusung tema “Bebaskan Indonesia dari Ancaman dan Kejahatan LGBT.”
Bagi penyelenggara, isu LGBTQ dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda, keluarga dan norma sosial.
Muhammad Rizky Nafis mengatakan kelompoknya menilai persoalan LGBTQ tidak seharusnya dibiarkan atau dinormalisasi.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah pencegahan dan meningkatkan perhatian terhadap isu tersebut.
Aliansi juga menyampaikan pandangan bahwa LGBTQ merupakan ancaman nonmiliter yang dinilai dapat memengaruhi ketahanan keluarga, norma agama dan ketahanan nasional.
Pandangan tersebut merupakan sikap kelompok penyelenggara dalam aksi dan bukan klasifikasi medis mengenai LGBTQ.
Dengan demikian, inti persoalan yang dibawa massa bukan hanya penolakan terhadap keberadaan LGBTQ, tetapi juga desakan agar pemerintah mengambil kebijakan yang lebih tegas sesuai perspektif kelompok peserta aksi.
Baca Juga: Enam Tuntutan Aksi Tolak LGBTQ, Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Suryo Surabaya
3. Massa membawa enam tuntutan
Fakta ketiga sekaligus menjadi bagian paling penting dari aksi adalah adanya enam tuntutan yang disampaikan Aliansi Umat Peduli Generasi.
Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap perilaku, kampanye, promosi dan normalisasi LGBTQ di seluruh wilayah Jawa Timur.
Kedua, massa meminta implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025, sosialisasi Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 serta mendorong pembentukan regulasi yang mereka sebut sebagai Undang-Undang Anti-LGBTQ.
Mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur mempertimbangkan penerbitan Perda atau Pergub yang berkaitan dengan isu tersebut.
Tuntutan ketiga diarahkan kepada Kementerian Agama dan lembaga pendidikan.
Massa meminta materi atau kurikulum pencegahan LGBTQ berbasis nilai agama, moral dan penguatan karakter diterapkan di sekolah, madrasah maupun pesantren.
Keempat, mereka meminta TNI memasukkan materi yang mereka sebut sebagai edukasi mengenai ancaman nonmiliter LGBTQ ke dalam kegiatan Pembinaan Teritorial dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Kelima, Polri didesak meningkatkan patroli siber terhadap konten yang menurut massa mengandung promosi atau propaganda LGBTQ.
Mereka juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap organisasi atau LSM yang dianggap membawa agenda tersebut.
Tuntutan keenam ditujukan kepada umat Islam, ulama dan tokoh masyarakat. Mereka menyerukan peningkatan konsolidasi, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai isu tersebut.
4. Lokasi aksi berada di depan Gedung Negara Grahadi
Fakta berikutnya berkaitan dengan lokasi.
Aksi dipusatkan di kawasan Jalan Gubernur Suryo, tepat di depan Gedung Negara Grahadi, salah satu kawasan penting di pusat Kota Surabaya.
Pemilihan lokasi tersebut membuat aksi mendapat perhatian publik karena kawasan Gubernur Suryo merupakan salah satu ruas jalan utama di Surabaya.
Laporan di lapangan menyebut peserta perempuan juga terlihat memenuhi area dari depan Grahadi hingga kawasan Alun-Alun Surabaya. Massa kemudian membubarkan diri setelah aksi selesai pada pagi hari.
Dengan berakhirnya aksi pada pagi hari, kegiatan tersebut tidak berlangsung hingga siang atau sore sebagaimana sejumlah demonstrasi besar lainnya yang pernah digelar di kawasan Grahadi.
5. Tuntutan menyasar banyak institusi negara
Fakta terakhir adalah luasnya sasaran tuntutan yang disampaikan massa.
Aksi ini tidak hanya meminta pemerintah membuat aturan mengenai LGBTQ. Tuntutan juga diarahkan kepada lembaga pendidikan, TNI, Polri, pemerintah daerah serta masyarakat dan tokoh agama.
Pola tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa Aliansi Umat Peduli Generasi menginginkan isu LGBTQ ditangani melalui beberapa jalur sekaligus, mulai dari regulasi, pendidikan, pengawasan ruang digital hingga kegiatan sosial-keagamaan.
Penyelenggara berharap persoalan yang mereka soroti tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang publik.
Mereka meminta adanya langkah konkret dari pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.
Namun, tuntutan mengenai pembatasan atau pelarangan LGBTQ tetap menjadi bagian dari aspirasi kelompok peserta aksi.
Implementasi kebijakan apa pun nantinya harus melalui proses hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia serta mempertimbangkan hak konstitusional warga negara.
Bukan Sekadar Demo Penolakan
Aksi di Surabaya pada Minggu pagi tersebut pada akhirnya tidak hanya memperlihatkan mobilisasi massa dalam jumlah besar.
Ada agenda kebijakan yang dibawa peserta, dengan enam tuntutan yang menyasar berbagai sektor.
Mulai dari penolakan terhadap kampanye dan normalisasi LGBTQ, dorongan pembentukan regulasi, pendidikan berbasis nilai agama dan karakter, keterlibatan TNI, penguatan patroli siber Polri hingga konsolidasi masyarakat.
Di sisi lain, seluruh tuntutan tersebut perlu dibedakan antara aspirasi peserta aksi dan kebijakan negara yang telah berlaku. Pernyataan mengenai LGBTQ sebagai ancaman, misalnya, merupakan posisi yang disampaikan penyelenggara dan harus dibaca dalam konteks tuntutan mereka.
Aksi tersebut menunjukkan bahwa isu LGBTQ masih menjadi salah satu topik yang memunculkan perdebatan kuat di tengah masyarakat, khususnya ketika bersinggungan dengan agama, pendidikan, keluarga, kebijakan publik dan ruang digital.
Editor : Mahendra Aditya