RADAR KUDUS - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase baru setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Pergantian kepemimpinan ini menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperbaiki tata kelola program strategis nasional yang sebelumnya diterpa berbagai persoalan.
Sudaryono resmi mengemban amanah sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026 menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sebelumnya, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan dikenal memiliki pengalaman dalam pengelolaan sektor pangan serta pemberdayaan masyarakat.
Tugas yang dihadapi Sudaryono tidak ringan. Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo sebelumnya mendapat sorotan akibat berbagai persoalan tata kelola, termasuk dugaan penyimpangan yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN ke proses hukum.
Situasi tersebut membuat reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar program benar-benar berjalan sesuai tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Sejak hari pertama menjabat, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk membangun Badan Gizi Nasional yang terbuka, profesional, serta bebas dari praktik korupsi. Ia menyatakan seluruh kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat akan diterima sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan melibatkan pengawasan publik.
Sudaryono menegaskan tidak akan menutup diri terhadap berbagai kritik. Justru ia menilai partisipasi masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. Setiap temuan mengenai dugaan penyimpangan, kelemahan sistem, maupun usulan perbaikan akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut diperkuat dengan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan kewenangan. Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan negara ataupun masyarakat dalam pelaksanaan program bernilai besar tersebut.
Sudaryono juga menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan, mulai dari keamanan pangan, kualitas gizi, kebersihan, hingga tata kelola administrasi. Apabila ditemukan pelanggaran, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dan sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran.
Bahkan, bagi SPPG yang tetap tidak mampu memenuhi standar setelah diberikan kesempatan melakukan perbaikan, operasionalnya dapat dihentikan. Langkah tegas tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat.
Selain itu, Sudaryono memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang mengatasnamakan dirinya, keluarga, sahabat, ataupun jaringan tertentu untuk memperoleh proyek maupun keuntungan pribadi. Ia meminta masyarakat segera melaporkan praktik semacam itu kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, tidak akan ada perlakuan istimewa kepada kerabat, rekan, maupun pihak yang memiliki kedekatan pribadi dengannya. Seluruh proses pengambilan keputusan akan dilakukan secara profesional berdasarkan aturan yang berlaku.
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam tata kelola Badan Gizi Nasional. Berbagai proses administrasi yang selama ini masih dilakukan secara manual akan didorong menuju sistem digital agar setiap transaksi, pengadaan, maupun distribusi anggaran memiliki rekam jejak yang dapat diawasi dengan mudah.
Baca Juga: Tragis! Istri Meninggal Usai Diduga Jadi Korban KDRT, Suami Resmi Ditahan Polres Luwu Timur
Digitalisasi diyakini menjadi salah satu solusi efektif untuk meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan sistem yang terdokumentasi secara elektronik, proses audit maupun pengawasan internal akan menjadi lebih mudah dilakukan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya. Program ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Karena menggunakan anggaran negara yang sangat besar, Sudaryono menegaskan setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa dana yang digunakan berasal dari rakyat sehingga seluruh pelaksana program wajib mempertanggungjawabkannya secara transparan.
Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional diharapkan menjadi titik balik bagi pelaksanaan MBG. Dengan komitmen terhadap transparansi, integritas, digitalisasi, dan pemberantasan korupsi, pemerintah berupaya memastikan program strategis tersebut mampu berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Editor : Mahendra Aditya