RADAR KUDUS - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Sudaryono, menegaskan bahwa dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki maupun mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi sekaligus menghilangkan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026), Sudaryono memastikan dirinya tidak memiliki hubungan bisnis dengan pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah.
"Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur MBG, dan tidak ada keluarga saya yang memiliki dapur tersebut," tegas Sudaryono kepada awak media.
Baca Juga: Kepala BGN: Program Makan Bergizi Gratis Bukan Sekadar Soal Gizi, Tapi Penggerak Ekonomi Nasional
Pernyataan itu muncul di tengah besarnya perhatian publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini menjadi salah satu program strategis pemerintah dengan cakupan penerima jutaan masyarakat di seluruh Indonesia.
Sudaryono menegaskan bahwa fokus utamanya sebagai Kepala BGN adalah memastikan setiap penerima memperoleh makanan yang memenuhi standar kecukupan gizi, bukan sekadar makanan dalam jumlah banyak ataupun menu mewah.
Menurutnya, esensi utama program tersebut terletak pada kualitas kandungan gizi yang diberikan kepada para penerima manfaat.
"Yang disediakan adalah makan bergizi gratis. Bukan makan enak gratis ataupun makan banyak gratis, melainkan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki tanggung jawab memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat lain yang menjadi sasaran program pemerintah.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menilai Program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
Menurut mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut, anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG akan berputar langsung di daerah melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro.
Ia mengaku telah melihat langsung dampak ekonomi program tersebut selama mendampingi sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan yang besar dari dapur MBG menciptakan pasar baru yang mampu menyerap hasil produksi masyarakat sehingga membantu meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha di desa.
"Perputaran dana APBN melalui program ini dirasakan langsung oleh masyarakat desa, terutama petani, peternak, nelayan, dan berbagai pelaku ekonomi lokal," kata Sudaryono.
Program MBG sendiri dirancang menggunakan bahan pangan lokal agar manfaat ekonominya tersebar lebih luas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dengan pola tersebut, hasil pertanian dan peternakan di berbagai daerah diharapkan memperoleh kepastian pasar sehingga mampu menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan produsen pangan.
Sudaryono resmi dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono setelah mempertimbangkan pengalamannya yang sejak awal terlibat dalam penyusunan konsep hingga pengembangan teknis Program Makan Bergizi Gratis ketika masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Sudaryono dinilai memahami ekosistem penyediaan bahan pangan yang menjadi fondasi utama keberhasilan MBG.
Selama bertugas di Kementerian Pertanian, ia terlibat dalam pembahasan mengenai kesiapan produksi pangan nasional, rantai pasok, hingga mekanisme distribusi yang mendukung operasional dapur-dapur MBG.
Karena itu, pemerintah optimistis kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional akan memperkuat implementasi program, baik dari sisi kualitas gizi, tata kelola, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis akan terus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan agar seluruh anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Editor : Mahendra Aditya