RADAR KUDUS - Sorotan publik tertuju pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Bukan hanya karena evaluasi kinerja pemerintahan yang disampaikan, tetapi juga lantaran posisi duduk Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kali ini tidak berada berdampingan seperti pada sidang-sidang kabinet sebelumnya.
Perubahan tata letak tersebut memunculkan beragam spekulasi di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan apakah ada dinamika politik atau perubahan hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden di dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Menanggapi berbagai asumsi tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada persoalan politik maupun keretakan di internal pemerintahan. Menurutnya, perubahan posisi duduk murni disebabkan oleh kebutuhan teknis selama jalannya sidang kabinet.
Baca Juga: Ramai Disorot, Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Dijelaskan Istana: Bukan Soal Politik
Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, penasihat khusus presiden hingga utusan khusus presiden. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo duduk di bagian tengah ruangan dengan formasi meja berbentuk huruf U yang menghadap seluruh peserta sidang.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berada di sisi Presiden sebagaimana biasanya. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu justru duduk bersama jajaran Menteri Koordinator, tepatnya di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Sidang Kabinet Paripurna semester pertama tahun 2026 memiliki agenda yang cukup padat. Presiden Prabowo memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus memberikan arahan strategis menghadapi semester kedua tahun berjalan.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program sepanjang semester pertama 2026, Presiden juga memaparkan perkembangan berbagai program pemerintah sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja sekitar 20 hingga 21 bulan terakhir.
Karena materi yang disampaikan mencakup banyak data, angka, indikator kinerja, hingga target pembangunan nasional, Presiden menggunakan perangkat teleprompter sebagai alat bantu presentasi.
Menurut Prasetyo, keberadaan teleprompter mengharuskan dilakukan penyesuaian tata letak ruangan agar Presiden dapat menyampaikan paparan secara optimal tanpa mengganggu pandangan peserta maupun pengambilan gambar resmi.
"Pengaturan posisi tersebut sepenuhnya merupakan kebutuhan teknis. Tidak ada makna politik ataupun pesan tertentu di balik perubahan posisi duduk tersebut," tegas Prasetyo saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Ia menambahkan bahwa penggunaan teleprompter dalam forum pemerintahan bukanlah hal baru, terutama ketika Presiden harus menyampaikan materi yang dipenuhi data statistik, capaian program, evaluasi lintas kementerian, hingga target pembangunan yang memerlukan ketelitian tinggi.
Penjelasan tersebut sekaligus membantah berbagai narasi yang berkembang di media sosial mengenai kemungkinan adanya hubungan yang kurang harmonis antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Prasetyo juga menepis anggapan bahwa posisi duduk Gibran mencerminkan adanya perubahan struktur kewenangan ataupun subordinasi dalam pemerintahan.
Ia memastikan hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden tetap berjalan sesuai amanat konstitusi. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih, kata dia, saat ini justru berada dalam kondisi yang solid dan fokus menjalankan agenda pembangunan nasional.
"Kami sedang berada pada situasi yang sangat kompak. Semua kementerian dan lembaga bekerja keras menyukseskan program prioritas Presiden demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengimbau masyarakat agar tidak terjebak pada pembahasan simbolis mengenai tata letak kursi dalam sebuah rapat kabinet. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah substansi arahan Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional serta meminta seluruh kementerian mempercepat realisasi target pada semester kedua 2026.
Sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah antara lain penguatan ketahanan pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai program perlindungan sosial yang menjadi prioritas Kabinet Merah Putih.
Sidang Kabinet Paripurna sendiri merupakan forum koordinasi tertinggi di lingkungan pemerintahan yang dipimpin langsung Presiden. Dalam forum ini, seluruh menteri dan pimpinan lembaga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program sekaligus menerima arahan strategis untuk memastikan target pembangunan nasional berjalan sesuai rencana.
Pemerintah berharap perhatian publik lebih diarahkan pada hasil evaluasi dan kebijakan yang dihasilkan dalam sidang tersebut dibandingkan pada aspek teknis seperti pengaturan posisi duduk para pejabat negara.
Istana kembali menegaskan bahwa perubahan tata letak pada Sidang Kabinet Paripurna kali ini semata-mata bertujuan mendukung kelancaran presentasi Presiden menggunakan teleprompter dan tidak memiliki kaitan dengan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Editor : Mahendra Aditya