RADAR KUDUS — Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Sumatra bagian selatan kini telah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan.
Tidak sekadar melumpuhkan laju roda logistik, kelangkaan solar kini telah merenggut nyawa.
Seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi kendaraannya saat tengah terjebak dalam antrean panjang untuk mendapatkan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.
Baca Juga: Demi Konten Sosial Media, Delapan Pendaki Wanita Dievakuasi Akibat Kelelahan Ekstrem di Gunung Gede
Berdasarkan hasil penyelidikan awal dari pihak kepolisian setempat, korban diduga kuat mengembuskan napas terakhirnya akibat kelelahan fisik yang ekstrem.
Korban harus terjaga selama berjam-jam di dalam kabin truk yang panas demi mempertahankan posisinya dalam barisan antrean.
Sebulan Krisis Berjalan: Sektor Transportasi dan Logistik Mulai Lumpuh
Kelangkaan solar yang memicu antrean mengular hingga beberapa kilometer ini dilaporkan telah berlangsung setidaknya selama sebulan terakhir.
Dampak domino dari macetnya distribusi BBM ini kini mulai memukul urat nadi perekonomian daerah dan merembet ke berbagai kota besar lainnya di Sumatra:
-
Palembang (Sumatra Selatan): Sopir bus antarkota hingga pedagang pakan ternak mengaku kehilangan jam kerja produktif secara drastis. Mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk menanggung biaya operasional tambahan demi berburu solar eceran atau menunggu berhari-hari di SPBU.
-
Medan (Sumatra Utara): Di wilayah utara pulau Sumatra, kelumpuhan serupa terjadi. Pengemudi ojek online, taksi daring, hingga sopir angkutan umum antarkota mengeluhkan hilangnya pendapatan harian secara signifikan karena waktu mereka habis terbuang dalam antrean, membuat mereka kehilangan penumpang potensial.
Pengamat Unsri: Stop Saling Lempar Tanggung Jawab, Bongkar Mafia Solar!
Tuntutan Langkah Nyata: Krisis berkepanjangan ini memicu kritik tajam dari akademisi. Publik dinilai sudah jenuh dengan retorika dan saling lempar tanggung jawab antarinstansi terkait kelangkaan energi ini.
M. Husni Thamrin, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), mendesak pemerintah, PT Pertamina (Persero), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk segera mengambil tindakan konkret di lapangan daripada terus memproduksi narasi atau pembelaan di media.
"Publik saat ini membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar narasi apologi. Jika pemerintah mendeteksi adanya praktik mafia tanah atau mafia solar yang menimbun pasokan, segera bongkar dan tangkap pelakunya tanpa ragu," tegas Husni Thamrin dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Husni menambahkan bahwa jika persoalan mendasarnya terletak pada kuota daerah yang sudah tidak realistis terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan, maka pemerintah daerah bersama instansi terkait wajib memperjuangkan tambahan kuota ke tingkat pusat dengan menyodorkan basis data konsumsi yang akurat.
"Jika ada kebocoran distribusi ke sektor industri non-subsidi, tutup lubang kebocoran tersebut.
Yang sama sekali tidak boleh ditoleransi adalah ketika semua pihak pemangku kebijakan saling lempar tanggung jawab, sementara rakyat kecil terus dipaksa mengantre, jatuh sakit, bahkan meninggal dunia, di kala ekonomi daerah perlahan-lahan mulai terganggu," pungkasnya secara tajam. (*)