RADAR KUDUS — Indonesia mencatatkan rekor muram di sektor pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Berdasarkan kompilasi data terbaru yang bersumber dari UNESCO Institute for Statistics dan Bank Dunia, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan rasio pengeluaran pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terendah di antara 40 kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Data tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran riil pendidikan Indonesia hanya menyentuh angka 1,3% dari PDB.
Angka ini tertinggal sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara:
-
Vietnam: Menyalokasikan 2,9% dari PDB.
-
Thailand: Menyisihkan 2,5% dari PDB.
-
Singapura: Menganggarkan 2,2% dari PDB.
-
Rata-rata Dunia: Berada di angka 3,96% dari PDB.
Sementara itu, negara dengan komitmen tertinggi terhadap pendidikan dipegang oleh Swedia dengan alokasi mencapai 7,3% dari PDB, disusul Denmark sebesar 6,4%, dan Belgia sebesar 6,3%.
Realitas Pahit di Lapangan: Sekolah Rusak dan Kesejahteraan Guru Honorer
Rendahnya rasio anggaran ini seakan memvalidasi berbagai krisis sistemis pendidikan yang terus terjadi di tingkat akar rumput Indonesia.
Ketimpangan fiskal ini berdampak langsung pada kualitas sarana belajar-mengajar di berbagai daerah.
Beberapa persoalan akut yang hingga kini belum terselesaikan antara lain:
-
Infrastruktur yang Memprihatinkan: Masih sangat banyak ditemukan ruang kelas rusak, bocor, bahkan ambruk di berbagai wilayah pelosok maupun pinggiran kota.
-
Krisis Kesejahteraan Guru: Rendahnya upah guru honorer yang sering kali jauh di bawah standar hidup layak, padahal mereka menjadi ujung tombak pembelajaran.
-
Kesenjangan Kompetensi (Mismatch): Ketidaksesuaian kurikulum dan kompetensi lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan riil dunia kerja modern.
Alokasi Rp223 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Dikritik Peneliti
Sorotan tajam terhadap arah kebijakan anggaran ini semakin menguat seiring langkah pemerintah menetapkan pos anggaran baru.
Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah, mengkritik keras keputusan pemerintah yang mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp223 triliun dari pos anggaran pendidikan pada tahun 2026 untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kritik Kebijakan Fiskal: Kebijakan memangkas atau menggeser sebagian besar porsi anggaran fungsi pendidikan demi program pangan dinilai berisiko mengorbankan agenda-agenda substantif jangka panjang.
Menurut CELIOS, pengalihan dana sebesar Rp223 triliun tersebut secara langsung mengurangi kapasitas fiskal negara untuk melakukan perbaikan fasilitas sekolah yang rusak, meningkatkan taraf hidup serta kompetensi para guru, serta memperkuat ekosistem riset nasional.
Pengorbanan pada sektor fundamental ini dikhawatirkan dapat menghambat pencapaian target peningkatan mutu SDM yang kompetitif menjelang visi besar Indonesia Emas 2045. (*)