RADAR KUDUS - Aksi gotong royong warga Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang berpatungan hingga Rp1,08 miliar untuk membangun kembali Jembatan Enang-Enang.
Alih-alih hanya menuai pujian, justru menjelma menjadi kritik tajam terhadap kinerja pemerintah dalam menangani infrastruktur pascabencana.
Fenomena ini sebagai tamparan keras bagi otoritas pemeliharaan infrastruktur jalan.
Nyaris setahun dibiarkan, warga akhirnya ambil alih tugas negara
Jembatan dan jalan nasional yang menjadi pintu gerbang Dataran Tinggi Gayo itu rusak parah akibat bencana hidrometeorologi sejak November 2025.
Namun, hampir setahun berlalu, perbaikan serius dari pemerintah tak kunjung datang. Jalur alternatif yang disediakan pemerintah di rute Simpang Lancang–Wih Porak pun dinilai warga terlalu sempit, rusak parah, dan kerap memicu kemacetan yang melumpuhkan mobilitas harian warga.
Karena jengah dengan lambatnya birokrasi, warga akhirnya memutuskan mengambil alih tugas negara secara mandiri, dimulai sejak 26 Mei 2026 dengan modal swadaya menyewa ekskavator dan sumbangan bahan bakar dari warga sendiri.
Ironi, jembatan hasil keringat rakyat malah ditutup pemerintah.
Puncak ironi terjadi ketika jalur hasil jerih payah warga yang baru saja berfungsi kembali justru dihentikan operasionalnya oleh pemerintah sendiri.
Pada 22 Juni 2026, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh resmi menutup sementara Jalan dan Jembatan Enang-Enang dengan alasan keselamatan, dan mengalihkan kendaraan ke rute Wer Lah.
Bagi banyak warga, keputusan ini terasa menyakitkan — pemerintah yang selama berbulan-bulan absen menangani kerusakan, tiba-tiba hadir hanya untuk menutup solusi yang mereka bangun sendiri dari keringat dan uang pribadi.
Publik pertanyakan ke mana perginya anggaran negara
Ketimpangan ini yang kemudian memicu gelombang kritik luas di media sosial.
Publik mempertanyakan ke mana perginya anggaran infrastruktur pemerintah yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding dana swadaya warga.
Sebagai perbandingan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah 2026 saja tercatat memiliki total belanja daerah sebesar Rp964,12 miliar, namun porsi belanja modal untuk infrastruktur hanya sekitar Rp7,10 miliar.
Daerah ini bahkan sempat menerima bantuan keuangan khusus senilai Rp25 miliar dari Pemerintah Kota Pematang Siantar untuk rekonstruksi sembilan titik jembatan pascabencana.
Fakta bahwa jalan nasional sekrusial Enang-Enang dibiarkan telantar hingga harus ditangani lewat donasi publik dinilai warganet sebagai bukti nyata lemahnya skala prioritas mitigasi bencana pemerintah.
Respons pemerintah dianggap hambar dan terlambat
Ketika akhirnya buka suara pada 6 Juli 2026, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo hanya menyampaikan ucapan terima kasih sembari menegaskan bahwa hasil kerja swadaya warga belum memenuhi standar keamanan.
Respons ini justru dinilai publik sebagai bentuk lepas tanggung jawab yang berkedok apresiasi.
Menurut kritik yang beredar luas di media sosial, sekadar ucapan terima kasih terasa sangat hambar, mengingat pembangunan infrastruktur adalah kewajiban mutlak negara, bukan beban yang seharusnya dipikul rakyat secara mandiri.
Barulah setelah gelombang kecaman publik semakin membesar, pemerintah pusat bergerak cepat.
Pada 7 Juli 2026, Menteri PU meninjau langsung lokasi, disusul kunjungan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, yang langsung menggelar rapat koordinasi dengan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah.
Kecepatan respons ini kembali menjadi sorotan publik menilai pemerintah baru bergerak sigap setelah persoalan viral dan menjadi sorotan nasional, bukan karena inisiatif proaktif menangani kebutuhan dasar warganya.
Jadwal pembangunan permanen yang dianggap terlalu lambat
Yang memperparah kekecewaan publik, sebelum insiden ini viral, Kementerian PU sebenarnya sudah memiliki rencana pembangunan jembatan permanen di jalur tersebut namun baru dijadwalkan terealisasi pada 2027.
Bagi warga yang telah menunggu hampir setahun dan akhirnya memilih bergerak sendiri, jadwal tersebut dianggap sebagai bukti nyata lambannya respons negara terhadap kebutuhan infrastruktur vital yang menyangkut hajat hidup ribuan orang. (wa)
Editor : Ali Mustofa