RADAR KUDUS - Ratusan hingga ribuan orang yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 Juli 2026.
Aksi ini digelar oleh para pemilik dapur, mitra, pemasok, relawan, hingga petani yang selama ini menopang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa disebut tidak hanya berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, tetapi juga dari Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan, hingga Sulawesi.
Tuntutan utama massa adalah kejelasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pencairan insentif bagi para mitra yang telah membangun dapur menggunakan dana pribadi.
Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi, mengungkapkan bahwa pembangunan dapur MBG di wilayah 3T sepenuhnya dibiayai dana pribadi investor tanpa menggunakan dana negara sepeser pun.
Ia menyebut sekitar 6.000 dapur SPPG 3T telah mangkrak selama delapan bulan tanpa kepastian operasional, dengan estimasi biaya pembangunan satu dapur mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar, sehingga total kerugian yang ditanggung mitra diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah.
Akar persoalan bermula dari Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026.
Aturan itu menghentikan sementara distribusi makanan MBG ke sekolah serta menyetop insentif harian operasional SPPG sebesar Rp6 juta per hari selama masa libur sekolah.
Situasi ini diperparah kebijakan moratorium pembangunan dapur baru yang diterapkan BGN sebagai bagian dari evaluasi tata kelola program, pasca terbongkarnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat BGN.
Termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Ketua BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, dengan total tujuh tersangka yang telah ditetapkan kejaksaan.
Koordinator lapangan demonstrasi, Habib Yazdy Alaydrus, kepada Tempo menjelaskan bahwa para mitra telah berinvestasi miliaran rupiah namun BGN belum konsisten dengan perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani.
Ia menegaskan meski mengeluhkan kemitraan yang macet, para mitra tetap menginginkan program MBG terus dilanjutkan.
Aksi sempat memanas ketika massa yang semula berencana bertahan di kawasan Patung Kuda memutuskan bergerak menuju Kantor BGN di Kebon Sirih, namun dihadang barikade polisi di depan Lapangan IRTI, dekat Halte Balai Kota.
Kekecewaan massa memuncak setelah perwakilan mereka yang sempat difasilitasi polisi menggunakan mobil golf untuk menemui pimpinan BGN, kembali tanpa hasil karena tidak ada satu pun pejabat BGN yang bersedia menerima mereka.
Situasi sempat ricuh dengan aksi saling dorong dan lemparan air mineral kemasan gelas ke arah polisi, sebelum akhirnya massa diizinkan melanjutkan longmarch menuju kantor BGN.
Ahmad Yazdi menyampaikan bahwa perwakilan massa sempat dijanjikan bertemu Wakil Kepala BGN Trenggono melalui fasilitasi Kapolsek yang berjaga, namun pertemuan itu tidak pernah terealisasi, sebuah situasi yang oleh media lokal digambarkan sebagai massa yang "kena prank BGN".
Massa akhirnya membubarkan diri pada sore hari dengan membawa tiga tuntutan utama yang akan terus disuarakan.
Yaitu mendesak BGN menggelar forum diskusi (FGD) bersama seluruh pemangku kepentingan program, mempercepat operasional dapur SPPG di wilayah 3T.
Serta mendesak DPR segera menyusun Undang-Undang tentang MBG sebagai landasan hukum yang memberi kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem program.
Aksi ini terjadi hanya sehari setelah Ketua BGN Nanik S Deyang bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas evaluasi tata kelola MBG.
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa rekomendasi antikorupsi KPK atas program ini sebenarnya telah diserahkan sejak 17 Maret 2026, namun tidak ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana. (wa)
Editor : Ali Mustofa