RADAR KUDUS - Akun Instagram Cabinet Couture (@cabinetcouture_idn), yang dikenal mengulas perkiraan nilai barang-barang mewah milik pejabat publik, tidak lagi dapat diakses oleh pengguna di Indonesia sejak Selasa (30/6/2026).
Saat dibuka melalui Instagram, muncul pemberitahuan bahwa akses akun dibatasi untuk memenuhi permintaan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Selama ini, akun tersebut rutin mengunggah estimasi harga berbagai barang mewah seperti tas, jam tangan, pakaian, hingga aksesori yang dikenakan sejumlah pejabat negara.
Tokoh yang menjadi sorotan mencakup menteri, wakil menteri, anggota DPR dan DPRD, hingga istri Wakil Presiden.
Pembatasan ini bersifat geo-restriction, sehingga hanya pengguna dengan alamat IP Indonesia yang tidak dapat mengakses akun tersebut tanpa menggunakan VPN.
Hingga saat ini, Komdigi belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai alasan maupun dasar hukum pemblokiran tersebut.
Tak lama setelah akun utamanya dibatasi, pengelolanya meluncurkan akun baru bernama @cabinetcouture_season2 dan kembali mengunggah konten serupa.
Dalam unggahan pertamanya, pengelola menyebut akun lama dibatasi atas permintaan hukum dari Komdigi serta mengaku telah melaporkan kasus tersebut kepada SAFEnet dengan harapan akses akun utama dapat dipulihkan.
Pada akun cadangan itu, sorotan pertama justru diarahkan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
Akun tersebut mengulas koleksi tas mewah yang dikenakan sang menteri, termasuk tas Bottega Veneta Jodie yang diperkirakan bernilai sekitar Rp56 juta.
Selain itu, pengelola akun juga menyatakan akan mengungkap daftar situs yang diblokir Komdigi sebagai bentuk respons terhadap pemblokiran akun mereka.
Pemblokiran ini memicu beragam reaksi di media sosial.
Sebagian warganet menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap kritik publik dan mempertanyakan prioritas pemerintah.
Terutama karena penanganan terhadap akun yang mengulas gaya hidup pejabat dinilai lebih cepat dibandingkan pemberantasan situs judi online.
Di sisi lain, pengelola akun menegaskan seluruh informasi yang dipublikasikan bersumber dari data dan materi yang tersedia untuk publik serta menganggap masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pejabat negara.
Editor : Ali Mustofa