JAKARTA – Wacana menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Pusat Finansial Internasional (PFI) belum mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur saat ini belum memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan ekosistem bisnis yang memadai untuk menarik pelaku industri keuangan global.
Purbaya menilai pusat keuangan internasional harus dibangun di wilayah yang telah memiliki mobilitas tinggi, akses internasional yang kuat, serta mampu memberikan kenyamanan bagi investor asing. Karena itu, IKN dinilai belum memenuhi kriteria tersebut.
"IKN terlalu sepi," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah masih membuka berbagai opsi lokasi sebelum memutuskan tempat pembangunan pusat finansial bertaraf internasional yang tengah disiapkan.
Baca Juga: Fakta Baru Pembunuhan Pemilik Bengkel Banyumas, Hubungan Gelap hingga Rencana Racun Gagal Terungkap
Pemerintah Masih Mengkaji Lokasi Terbaik
Menurut Purbaya, pembahasan mengenai lokasi Pusat Finansial Internasional masih berlangsung di internal pemerintah.
Sejumlah daerah masuk dalam kajian karena dinilai memiliki keunggulan masing-masing, baik dari sisi konektivitas, aktivitas ekonomi, maupun daya tarik investasi.
Salah satu wilayah yang disebut memiliki peluang adalah Bali.
Pulau Dewata dinilai memiliki reputasi internasional yang sudah terbentuk, didukung infrastruktur pariwisata, akses penerbangan global, serta komunitas ekspatriat dan investor yang terus berkembang.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan final.
"Kita akan mencari tempat yang paling nyaman dan paling menarik bagi investor internasional," ujarnya.
Financial Hub Disiapkan untuk Menarik Modal Asing
Rencana pembangunan Special Financial Center atau pusat finansial khusus sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahan kepada jajaran kabinet pada April 2026.
Pemerintah ingin menghadirkan kawasan keuangan bertaraf global yang mampu menjadi magnet investasi internasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia.
Konsep tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi utama di kawasan Asia.
Selain menyediakan regulasi yang kompetitif, pusat finansial itu nantinya diproyeksikan menawarkan kemudahan berusaha, fasilitas perpajakan, hingga ekosistem jasa keuangan yang terintegrasi.
Baca Juga: BBM Nonsubsidi Turun Mulai 1 Juli 2026, Kenapa Harga Pertamax Masih Bertahan? Ini Alasannya
Usulan Bali Kembali Menguat
Gagasan menjadikan Bali sebagai pusat finansial internasional sebenarnya bukan hal baru.
Presiden Prabowo mengungkapkan ide tersebut pernah disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan beberapa tahun lalu.
Kini, usulan itu kembali mendapat perhatian karena dianggap semakin relevan dengan perkembangan situasi global.
Menurut Presiden, sejak konflik Rusia dan Ukraina pecah pada 2022, jumlah warga negara asing yang menetap maupun menjalankan aktivitas bisnis di Bali meningkat.
Fenomena tersebut menunjukkan Bali memiliki daya tarik sebagai kawasan yang dinilai aman, nyaman, dan terbuka bagi pelaku usaha internasional.
Indonesia Ingin Manfaatkan Pergeseran Arus Investasi Global
Pemerintah juga melihat peluang besar dari bergesernya arus investasi dunia akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan.
Konflik di Timur Tengah serta berbagai ketidakpastian ekonomi global membuat banyak investor mencari negara dengan stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik.
Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai memiliki posisi yang cukup strategis.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, inflasi yang terkendali, serta fundamental makroekonomi yang tetap terjaga, Indonesia dipandang memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI).
Pusat finansial internasional diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam memperebutkan arus modal global.
IKN Tetap Menjadi Prioritas Pembangunan Nasional
Meski tidak direkomendasikan sebagai lokasi pusat finansial internasional, hal itu tidak berarti mengurangi peran IKN dalam agenda pembangunan nasional.
Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan berbagai infrastruktur dasar di kawasan ibu kota baru, mulai dari jaringan jalan tol, kawasan pemerintahan, hunian aparatur sipil negara (ASN), fasilitas pendidikan, rumah sakit, hingga sistem transportasi.
Sejumlah proyek strategis di IKN juga dilaporkan telah memasuki tahap akhir pembangunan dan dipersiapkan untuk mendukung operasional pemerintahan secara bertahap.
Dengan demikian, fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan tetap berjalan sesuai rencana, sementara lokasi Pusat Finansial Internasional akan dipilih berdasarkan kesiapan ekosistem bisnis, akses global, dan kemampuan menarik investor dari berbagai negara.
Pemerintah menargetkan keputusan mengenai lokasi financial hub tersebut diambil setelah seluruh kajian ekonomi, investasi, dan infrastruktur selesai dilakukan, sehingga pusat keuangan baru itu benar-benar mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.
Editor : Mahendra Aditya