JAKARTA – Sebuah dokumen yang disebut sebagai surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beredar di media sosial. Surat tersebut berisi permohonan data dan informasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam dokumen yang beredar, surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 itu tertanggal 22 Juni 2026 dan ditujukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta.
Pada bagian isi surat disebutkan bahwa permohonan data dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa DPP PDI Perjuangan meminta data untuk kepentingan pelaksanaan fungsi pengawasan serta penegakan disiplin internal partai.
Permintaan itu juga dikaitkan dengan berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang disebut sedang berada dalam proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.
DPP PDI Perjuangan meminta Badan Gizi Nasional memberikan sejumlah informasi, antara lain nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan MBG dan diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader partai di tiga pilar, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif.
Selain itu, partai juga meminta penjelasan mengenai bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam Program MBG, beserta data pendukung lain yang dinilai relevan untuk kepentingan klarifikasi dan penegakan disiplin organisasi.
Di bagian akhir surat ditegaskan bahwa data yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat itu ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, serta ditembuskan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini ditulis, keaslian dokumen yang beredar tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Belum ada keterangan resmi dari DPP PDI Perjuangan maupun Badan Gizi Nasional mengenai isi surat yang beredar itu.
Saat dikonfirmasi, beberapa kader PDIP di daerah tak menjawab. Hanya memberi imitikon tersenyum.
Editor : Admin