RADAR KUDUS - Kabupaten Cirebon menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah. Dari total sekitar 1.200 ton sampah yang dihasilkan setiap hari, lebih dari 600 ton di antaranya belum dapat terangkut dan terkelola secara optimal.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menetapkan berbagai langkah strategis, mulai dari memperkuat pengelolaan berbasis desa hingga membuka peluang investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Persoalan ini menjadi tantangan besar karena tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan keberlanjutan pengelolaan limbah di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga: DLH Bertindak! Perusahaan Pengolah Kapur Dijatuhi Sanksi usai Gunungmasigit Memutih Akibat Debu
Produksi Sampah Mencapai 1.200 Ton per Hari
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Cirebon, timbulan sampah harian berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, pasar, pelaku usaha, hingga industri kecil.
Namun, kemampuan pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon saat ini baru mencapai sekitar 400 ton per hari.
Sebagian sampah memang dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui pembakaran atau pengolahan sederhana, tetapi masih terdapat sekitar 600 ton lebih yang belum tertangani setiap hari. Akibatnya, potensi penumpukan sampah di sejumlah titik terus meningkat apabila tidak segera ditangani.
Baca Juga: 272 Warga Jawa Tengah Lolos Beasiswa LPDP 2026 Tahap 1, Jateng Masuk Empat Besar Nasional
Armada Terbatas dan Kendala di Tempat Pembuangan Akhir
Keterbatasan armada pengangkut menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya pelayanan pengelolaan sampah.
Selain itu, operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Gunung Santri dan TPAS Kubangdeleg juga beberapa kali terganggu akibat penutupan akses jalan oleh warga yang memprotes kondisi infrastruktur menuju lokasi pembuangan.
Ketika akses menuju TPAS terhambat, distribusi sampah dari berbagai wilayah ikut terhenti sehingga memicu penumpukan di kawasan permukiman maupun tempat pembuangan sementara.
Penanganan Dimulai dari Tingkat Desa
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan penyelesaian persoalan sampah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah kabupaten.
Menurutnya, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penanganan harus dimulai dari tingkat desa melalui koordinasi antara camat dan para kuwu (kepala desa).
Pemerintah berharap setiap desa mampu membangun sistem pengelolaan sampah secara mandiri sehingga volume sampah yang harus dibawa ke TPAS dapat berkurang secara bertahap.
Untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut, Pemkab Cirebon telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat guna memetakan persoalan di masing-masing wilayah.
Baca Juga: Tabrakan Beruntun di Jalur Semarang–Solo, Sopir Avanza Tewas Terjepit usai Hantam Truk Trailer
Kampung Bersih Jadi Percontohan
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pemerintah juga mulai membentuk 40 Kampung Bersih yang tersebar di berbagai kecamatan.
Program ini ditargetkan menghadirkan sedikitnya satu kawasan percontohan di setiap kecamatan sebagai model pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Selain itu, pemerintah akan melengkapi sarana pendukung seperti tempat pengolahan sampah, peralatan kebersihan, hingga fasilitas lain agar program tersebut dapat berjalan berkelanjutan.
Untuk mencegah munculnya lokasi pembuangan liar, pemerintah juga mengkaji pembangunan pagar pembatas di titik rawan serta melibatkan petugas keamanan lingkungan dalam pengawasan.
Biopori Jadi Solusi Murah Pengolahan Sampah Organik
Di tengah keterbatasan anggaran, DLH Kabupaten Cirebon memilih mendorong inovasi sederhana yang mudah diterapkan masyarakat.
Salah satunya adalah pemanfaatan lubang biopori menggunakan ember plastik bekas yang telah dimodifikasi sebagai tempat penguraian sampah organik.
Melalui metode tersebut, sampah dapur dapat diolah langsung di lingkungan rumah sehingga volume sampah yang dikirim ke TPAS menjadi lebih sedikit.
Cara ini juga berpotensi menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pertanian maupun penghijauan.
Pemkab Buka Peluang Investasi PLTSa
Selain memperkuat pengelolaan di tingkat masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga membuka peluang kerja sama dengan investor untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah modern.
Salah satu proyek yang sedang dijajaki adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Jika proyek tersebut terealisasi, sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan diharapkan dapat diolah menjadi energi listrik sekaligus mengurangi volume limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.
Pemerintah menilai pengembangan teknologi tersebut menjadi salah satu solusi jangka panjang agar sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat.
Editor : Mahendra Aditya