RADAR KUDUS – Presiden Prabowo Subianto mempercepat reformasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan negara dari lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 250 perusahaan.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan BUMN yang lebih efisien, transparan, sehat secara finansial, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Ahad (28/6/2026).
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," ujar Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menanyakan kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan BUMN.
Dony menyebut jumlah BUMN nantinya akan dipangkas hingga sekitar 250 perusahaan.
"Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," kata Dony.
Menanggapi hal itu, Prabowo menilai langkah perampingan sangat diperlukan karena selama ini banyak BUMN membebani keuangan negara akibat tingginya biaya operasional.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tegas Prabowo.
Presiden menargetkan transformasi dan rasionalisasi BUMN dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan.
Menurutnya, efisiensi birokrasi dan pengurangan biaya operasional menjadi langkah penting agar BUMN benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, Prabowo menyebut kinerja BUMN mulai menunjukkan perbaikan setelah dilakukan penataan melalui Danantara.
Ia pun membuka peluang agar BUMN dapat berkontribusi lebih besar terhadap pengembangan riset dan inovasi nasional apabila kondisi keuangan perusahaan semakin sehat.
Sementara itu, Dony Oskaria memastikan proses konsolidasi BUMN tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh pegawai perusahaan yang ditutup akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony.
Menurut Dony, Danantara saat ini tengah melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026.
Langkah tersebut dilakukan karena sekitar 52 persen BUMN masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp20 triliun.
Meski demikian, Dony menegaskan biaya tenaga kerja relatif kecil dibandingkan potensi penghematan yang dihasilkan dari restrukturisasi.
Program konsolidasi BUMN diperkirakan mampu menghasilkan penghematan hingga Rp50 triliun setiap tahun.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," tegas Dony.
Ia menambahkan, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina sebelumnya telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar Amerika Serikat.
Model serupa akan diterapkan pada kelompok usaha BUMN lainnya guna menciptakan perusahaan negara yang lebih ramping, profesional, dan berdaya saing tinggi.
Editor : Ali Mustofa