RADAR KUDUS – Pemerintah menegaskan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) masih berada dalam kondisi aman.
Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan listrik maupun potensi pemadaman bergilir akibat kekurangan bahan bakar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, persoalan yang sempat mencuat bukan disebabkan minimnya pasokan batu bara dari pemerintah.
Menurutnya, masalah tersebut lebih berkaitan dengan proses pengadaan serta pengelolaan distribusi batu bara di lingkungan internal PLN.
Bahlil mengungkapkan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang nasional untuk menyediakan batu bara sebanyak 180 hingga 190 juta ton melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).
Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah masuk dalam kontrak, sehingga masih tersedia sekitar 18 juta ton yang dapat dipenuhi.
"Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton. Yang sudah dikontrakkan 134 juta ton. Artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Di mananya ada kekurangan?" ujar Bahlil, Senin (22/6).
Ia menjelaskan kebutuhan batu bara PLN untuk mengoperasikan pembangkit listrik mencapai sekitar 154 juta ton setiap tahun.
Dengan alokasi DMO yang telah ditetapkan pemerintah, menurutnya seharusnya tidak ada persoalan terkait ketersediaan pasokan.
Bahlil menambahkan, tantangan utama justru berada pada proses pengiriman batu bara hingga tiba di lokasi pembangkit.
Tahapan tersebut menjadi tanggung jawab pengelolaan logistik PLN, bukan kewenangan Ditjen Minerba.
"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," katanya.
Pemerintah pun meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, distribusi, serta pengelolaan energi primer agar gangguan pasokan yang sempat terjadi tidak kembali memicu pemadaman listrik di sejumlah daerah.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada jajaran pemerintah untuk mengambil langkah konkret guna memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian ESDM juga membantu PLN mencari pasokan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah yang sesuai kebutuhan pembangkit listrik.
"Kami dari Kementerian ESDM sudah membantu PLN dalam upaya mencari batu bara yang medium kalori itu," ujar Bahlil.
Untuk memperkuat tata kelola pengadaan batu bara, Kementerian ESDM membentuk tim khusus yang melibatkan PLN, Ditjen Minerba, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
Pemerintah juga membuka peluang pendampingan dari aparat penegak hukum agar proses pengadaan berlangsung lebih transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, pengamat energi menilai gangguan pasokan batu bara ke pembangkit listrik tidak selalu disebabkan keterbatasan stok.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyebut sejumlah faktor lain seperti cuaca buruk, hambatan transportasi, hingga kualitas batu bara yang tidak sesuai spesifikasi pembangkit dapat mengganggu kelancaran distribusi.
"Biasanya karena cuaca, kendala logistik pengangkutan, atau kualitas batu bara yang enggak sesuai dengan spesifikasi pembangkit," ujar Bisman.
Ia juga menilai perbedaan harga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan dalam negeri.
Ketika harga ekspor lebih tinggi dibandingkan harga DMO yang ditetapkan pemerintah sebesar US$70 per ton, sebagian perusahaan tambang cenderung memilih menjual batu bara ke pasar internasional.
Meski demikian, Bahlil memastikan kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2026 tetap dapat dipenuhi. Dari total kebutuhan sekitar 154 juta ton, sebanyak 134 juta ton telah dikontrak, sedangkan kekurangan sekitar 18 hingga 20 juta ton sedang dalam proses pemenuhan.
"Overall enggak ada masalah," tegas Bahlil.
Pemerintah berharap langkah evaluasi, penguatan pengawasan, serta perbaikan sistem logistik yang sedang dilakukan mampu menjaga kelancaran pasokan batu bara ke seluruh pembangkit PLN sehingga keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga.