RADAR KUDUS – Rencana Indonesia untuk mengakuisisi Rudal BrahMos dari India kembali menuai sorotan publik.
Pengadaan alutsista dengan nilai mencapai sekitar Rp7,3 triliun itu diminta untuk ditinjau ulang, bahkan ada yang mendorong pemerintah mempertimbangkan pembatalan di tengah tekanan kondisi fiskal nasional.
Pakar pertahanan dan hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, menegaskan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI memang penting untuk menjaga kesiapan dan profesionalisme militer.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran pertahanan.
“Jika akuisisi rudal ini dinilai belum tepat waktu, maka sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6).
Yohanes menambahkan, pemerintah perlu memilah dengan jelas mana program yang bersifat mendesak dan mana yang masih bisa ditunda.
Hal ini dinilai penting terutama jika terdapat potensi persoalan dalam aspek tata kelola anggaran.
Nilai Pengadaan Dinilai Tinggi
Indonesia disebut harus menyiapkan anggaran sekitar USD 450 juta atau setara Rp7,3 triliun untuk pengadaan sistem rudal tersebut.
Nilai ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pembelian serupa oleh Filipina pada 2022 yang berada di angka USD 375 juta.
Menurut Yohanes, perbedaan nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh waktu pembelian, fluktuasi kurs, hingga konfigurasi teknologi yang digunakan.
Namun ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi hal utama, terutama di tengah kondisi fiskal yang ketat.
Ia juga menyoroti efektivitas penggunaan rudal tersebut. Dengan batasan jangkauan di bawah 290 kilometer sesuai aturan Missile Technology Control Regime (MTCR), kemampuan operasionalnya dinilai belum sepenuhnya optimal untuk wilayah Indonesia yang sangat luas.
Sudah Ada Sistem Serupa
Selain itu, TNI AL saat ini telah memiliki rudal Exocet MM40 Block-3 buatan Prancis dengan jangkauan sekitar 200 kilometer.
Kondisi ini membuat sebagian pihak mempertanyakan urgensi penambahan sistem BrahMos dengan biaya yang jauh lebih besar.
Yohanes menilai, dalam situasi ekonomi domestik yang masih rentan, pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam pengeluaran sektor pertahanan agar tidak mengorbankan kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Tawaran Kerja Sama dari India
Sebelumnya, pada tahun lalu, Panglima Angkatan Bersenjata India Jenderal Anil Chauhan sempat menawarkan kerja sama kepada Indonesia untuk memodifikasi jet tempur Sukhoi agar dapat membawa rudal BrahMos.
Tawaran itu disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut India juga menawarkan peningkatan kemampuan Sukhoi agar lebih kompatibel dengan sistem BrahMos.
Namun hingga saat itu belum ada kesepakatan atau kontrak resmi antara kedua negara.
“Belum ada kontrak apa pun terkait rudal tersebut,” jelas Donny.
Ia menambahkan, meski belum ada kerja sama lanjutan, TNI AU masih mengandalkan armada Sukhoi yang saat ini dinilai tetap dalam kondisi siap operasi untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia.
“Secara kesiapan masih cukup baik,” ujarnya.
Editor : Ali Mustofa