RADAR KUDUS — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam, Kepulauan Riau, kini terseret ke dalam pusaran polemik baru yang memicu kontroversi publik.
Institusi pendidikan di kota ini diterpa isu miring menyusul adanya dugaan pengerahan atau mobilisasi secara terstruktur terhadap jajaran tenaga pendidik (guru) dan peserta didik (murid) untuk terlibat dalam aksi massa bermuatan dukungan kebijakan.
Informasi mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang ini pertama kali bocor dari testimoni sejumlah guru di lingkungan sekolah negeri.
Mereka mengaku menerima pesan instruksi berantai yang disinyalir kuat berasal dari jajaran dinas terkait.
Instruksi tersebut meminta setiap sekolah mengirimkan perwakilan guru dan siswa untuk meramaikan kegiatan yang dikemas dengan kedok "Jalan Santai", namun disisipi agenda deklarasi dukungan terbuka terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Protes Keras Guru dan Wali Murid: Jauhkan Sekolah dari Persepsi Politik
Dugaan pengerahan massa di bawah umur dan aparatur sipil ini langsung memantik reaksi negatif serta protes keras dari berbagai elemen di dalam ekosistem pendidikan Batam.
Banyak pihak menilai langkah tersebut telah mencederai marwah institusi akademik yang seharusnya netral dan steril dari pusaran perdebatan kebijakan publik yang bernuansa politis.
Seorang guru senior di Batam, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan profesinya, menyatakan kekecewaan mendalam atas munculnya arahan tersebut.
"Tugas utama kami di sekolah adalah mendidik dan fokus pada proses belajar mengajar di kelas, bukan dijadikan alat kosmetik untuk memberikan legitimasi atau persepsi dukungan politik terhadap program tertentu. Ini preseden yang sangat buruk bagi independensi dunia pendidikan," cetusnya masygul.
Sentimen senada digaungkan oleh kalangan wali murid. Mereka mengaku cemas jika anak-anak mereka yang masih di bawah umur dijadikan komoditas mobilisasi massa (political gathering).
Orang tua mendesak agar anak-anak dijauhkan dari segala bentuk pelibatan aktivitas lapangan yang berisiko mengganggu psikologis anak serta mengorbankan waktu belajar efektif mereka di sekolah.
Eskalasi Konflik Horizontal: Demo Mahasiswa vs Aksi Tandingan Dapur Umum
Mencuatnya isu dugaan mobilisasi guru dan murid oleh Dinas Pendidikan ini disinyalir sebagai langkah defensif untuk meredam gelombang kritik yang sedang bergulir di Batam.
Beberapa hari sebelumnya, gelombang unjuk rasa besar telah diletupkan oleh aliansi kelompok mahasiswa di Batam yang menuntut penundaan dan evaluasi total terhadap Program MBG karena dinilai menyedot porsi anggaran daerah (APBD) dalam skala yang tidak proporsional.
Baca Juga: Redam Peredaran Narkotika, BNN Bakal Latih Eks Petani Ganja di Aceh Beralih ke Budidaya Kopi
Seolah tidak ingin kalah narasi di ruang publik, tak lama pasca-demo mahasiswa tersebut, ratusan pekerja, asosiasi pemasok, dan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG langsung menggelar aksi tandingan massal guna menyuarakan penolakan atas penghentian program.
Sengkarut ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat mengenai di mana batas tegas keterlibatan institusi birokrasi pendidikan dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Publik kini mendesak Ombudsman serta DPRD Kota Batam untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam guna memverifikasi kebenaran arahan mobilisasi tersebut, demi menjaga agar lingkungan sekolah tetap menjadi ruang yang aman dan bebas dari kepentingan intervensi luar. (*)