RADAR KUDUS — Eskalasi gerakan mahasiswa kembali memanas di ibu kota. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta.
Aksi turun ke jalan ini membawa misi pergerakan yang mereka labeli secara historis sebagai "Tritura Kembali" atau Tiga Tuntutan Rakyat jilid baru, yang berfokus pada kritik tajam terhadap stabilitas ekonomi, kualitas birokrasi, dan kondisi demokrasi sipil nasional.
Sebelum bertolak menuju kompleks parlemen di Senayan, massa aksi terlebih dahulu melakukan konsolidasi akbar dan titik kumpul di Tugu 12 Mei Reformasi, Kampus A Universitas Trisakti, Grogol.
Lokasi ini sengaja dipilih untuk membakar kembali semangat heroisme perjuangan reformasi sebelum mereka bergerak bersama di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Tuntutan 1: Pemulihan Total Sektor Ekonomi dan Politik Nasional
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, Arief, memaparkan secara rinci draf poin-poin krusial yang mendasari gerakan "Tritura Kembali" tersebut.
Pada kluster tuntutan pertama, mahasiswa menyoroti jeritan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang kian terhimpit oleh beban biaya hidup.
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis dalam:
-
Stabilisasi Harga Pokok: Menurunkan harga kebutuhan pangan dasar yang kian melambung di pasar domestik.
-
Sektor Energi: Menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi serta menjamin ketersediaan kuota BBM bersubsidi agar tepat sasaran di lapangan.
-
Efisiensi Fiskal: Menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk pemborosan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada proyek-proyek non-prioritas.
Tuntutan 2: Berantas Inkompetensi Pejabat dan Evaluasi Program MBG
Pada poin tuntutan kedua, mahasiswa Trisakti secara spesifik membidik kinerja para pembantu presiden dan tata kelola program strategis nasional.
Mereka mendesak pemerintah untuk segera membersihkan kabinet dari figur-figur pejabat publik yang dinilai inkompeten dan kerap memicu kegaduhan di ruang siber.
Secara khusus, mahasiswa menuntut penghentian sementara (moratorium) dan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini kerap didera berbagai masalah tata kelola dan skandal di tingkat Badan Gizi Nasional.
"Kami meminta evaluasi total secara menyeluruh terhadap rancangan program MBG.
Selain itu, kami melihat ada masalah serius dalam komunikasi publik pemerintah; kebijakan yang diambil terkesan tumpang tindih dan membingungkan, sehingga harus segera diperbaiki agar tidak memicu distorsi informasi di tengah masyarakat," tegas Arief saat dihubungi.
Tuntutan 3: Kembalikan Supremasi Sipil dan Tolak Komersialisasi PSN
Sektor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi penutup dalam gerakan "Tritura Kembali".
Mahasiswa Trisakti menyuarakan kekhawatiran mendalam atas indikasi menyusutnya ruang kebebasan sipil (shrinking civic space) serta meningkatnya pendekatan keamanan di berbagai wilayah nusantara.
Dalam manifestonya, mahasiswa secara tegas menyatakan penolakan terhadap draf Perubahan UU Polri yang dinilai berpotensi tumpang tindih dengan ranah sipil.
Mereka juga mendesak pembebasan seluruh tahanan politik (tapol), penghentian tindakan represif oleh aparat penegak hukum, serta menyetop gelombang militerisme yang terjadi di kawasan Indonesia Timur maupun di ranah domestik.
Terakhir, Aliansi Mahasiswa Trisakti menuntut pembatalan atau peninjauan ulang terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang dalam proses eksekusi lahannya dinilai represif dan mengorbankan hak-hak adat serta tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.
Aksi di depan kompleks parlemen ini berjalan dengan pengawalan berlapis dari aparat gabungan TNI/Polri guna memastikan jalur protokol Senayan tetap kondusif. (*)