RADAR KUDUS — Tren penurunan harga minyak mentah di pasar internasional tengah menjadi sorotan hangat masyarakat Indonesia.
Namun, melandainya kurva harga energi global tersebut nyatanya tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) di dalam negeri akan langsung ikut merosot.
Di tengah desakan publik yang menuntut penyesuaian harga, muncul dualisme argumen dan perbedaan penjelasan yang cukup kontras antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku regulator, dengan PT Pertamina (Persero) selaku operator, mengenai mekanisme penentuan harga jual eceran BBM non-subsidi.
Baca Juga: Davina Karamoy Diperiksa Sebagai Saksi, Akui Sudah Balikkan Uang Saku dari Hanania Travel
Versi Kementerian ESDM: Harga Otomatis Turun Mengikuti Pasar
Dari sisi pemerintah, Kementerian ESDM menegaskan prinsip dasar bahwa fluktuasi harga untuk komoditas BBM non-subsidi idealnya bersifat fleksibel dan linier dengan pergerakan harga keekonomian dunia.
Ketika variabel utama di pasar global mengalami pelemahan, maka harga di tingkat hilir domestik harus segera disesuaikan secara proporsional demi keadilan konsumen.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa pada hakikatnya formulasinya mengacu pada formula harga dasar pasar.
Kendati jadwal pastinya tetap terikat pada kalender evaluasi bulanan yang baku, pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa peluang penurunan harga di SPBU sangat terbuka lebar.
"Secara prinsip dan mekanisme, ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan mengalami penurunan.
Hanya saja, waktu penyesuaiannya tetap harus mengikuti mekanisme dan regulasi berkala yang saat ini berlaku," tegas Dwi Anggia saat memberikan keterangan resmi kepada media.
Versi Pertamina Patra Niaga: Ada Faktor Regulasi dan Daya Beli
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga selaku subholding komersial memberikan perspektif yang berbeda dan cenderung lebih konservatif.
Pihak operator menegaskan bahwa kalkulasi penetapan harga final untuk sekelas Pertamax tidak bisa hanya bersandar pada satu indikator tunggal, yakni naik-turunnya harga minyak internasional semata.
Menurut manajemen Pertamina, ada matriks variabel lain yang jauh lebih kompleks yang wajib dipertimbangkan secara matang sebelum mengubah angka di papan SPBU. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut meliputi:
-
Kepatuhan Regulasi: Mengikuti batas atas dan batas bawah margin yang telah dipatok oleh aturan tata niaga pemerintah.
-
Kondisi Makroekonomi: Mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menjadi mata uang transaksi impor minyak.
-
Faktor Keberlanjutan: Menjaga keseimbangan antara kesehatan finansial korporasi dan mitigasi risiko inflasi guna melindungi daya beli masyarakat luas.
Publik Pertanyakan Transparansi Formula Penyesuaian Harga
Adanya perbedaan penekanan pandangan antara pihak regulator yang menjanjikan penurunan otomatis dengan pihak operator yang cenderung menahan harga ini seketika memicu tanda tanya besar di kalangan konsumen.
Baca Juga: Suami Istri Gabung NPWP, Bagaimana Aspek Penghitungan Pajaknya?
Publik kini mendesak adanya transparansi formula perhitungan yang lebih konkret dan terbuka.
Jika tren pelemahan harga minyak dunia terus berlanjut sepanjang periode kuartal ini, masyarakat berharap Pertamina tidak menunda-nunda waktu eksekusi penurunan harga.
Penurunan harga Pertamax dinilai sangat krusial untuk segera direalisasikan demi memberikan relaksasi ekonomi serta meringankan beban biaya transportasi harian masyarakat yang belakangan ini sudah tertekan hebat. (*)