JAKARTA – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang mendorong harga minyak dunia bergerak naik, PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan sesuai mekanisme pasar dan formula resmi yang ditetapkan pemerintah.
Perusahaan menegaskan bahwa perubahan harga pada produk non-subsidi, termasuk Pertamax Series, merupakan konsekuensi dari dinamika ekonomi global, sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap mendapatkan perlindungan pemerintah agar tidak membebani masyarakat.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menjelaskan bahwa penetapan harga Pertamax Series yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 telah mengikuti regulasi dan formula harga yang ditentukan pemerintah.
Menurutnya, karakteristik BBM non-subsidi memang berbeda dengan BBM bersubsidi karena harga jualnya dipengaruhi sejumlah faktor ekonomi, termasuk harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, biaya distribusi, hingga biaya pengolahan energi.
"Produk BBM non-subsidi seperti Pertamax Series mengikuti perkembangan parameter pasar dan faktor keekonomian yang memengaruhi biaya pengadaan energi," ujarnya.
Harga Dievaluasi Setiap Bulan
Pertamina menjelaskan bahwa evaluasi harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala setiap bulan. Mekanisme ini merupakan bagian dari sistem penyesuaian harga agar mencerminkan kondisi pasar energi yang terus berubah.
Meski demikian, implementasi penyesuaian harga tetap mempertimbangkan arahan pemerintah, kondisi ekonomi nasional, serta daya beli masyarakat.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah bahkan memilih menahan kenaikan harga BBM non-subsidi meski harga minyak dunia menunjukkan tren meningkat akibat berbagai konflik geopolitik di sejumlah kawasan strategis penghasil energi.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mengurangi tekanan terhadap inflasi nasional.
Kenaikan Pertamax Belum Sepenuhnya Mengikuti Harga Pasar
Pertamina mengungkapkan bahwa penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan pada Juni 2026 sebenarnya belum mencerminkan seluruh kenaikan harga pasar internasional.
Perusahaan menyebutkan bahwa kenaikan yang diterapkan baru sekitar 50 persen dari selisih harga keekonomian yang seharusnya terjadi jika sepenuhnya mengikuti harga pasar global.
Dengan kebijakan tersebut, harga BBM non-subsidi di Indonesia masih relatif lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Kondisi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dan Pertamina untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi nasional dan kemampuan konsumsi masyarakat.
Gejolak Minyak Dunia Jadi Faktor Utama
Kenaikan harga minyak dunia sepanjang 2026 dipicu berbagai faktor, mulai dari ketidakpastian pasokan global, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, hingga kebijakan produksi negara-negara anggota OPEC+.
Lembaga energi internasional mencatat bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah global akan berdampak langsung terhadap biaya impor energi dan pengadaan BBM di berbagai negara, termasuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentah dan bahan bakar.
Karena itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi dinilai sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional dalam jangka panjang.
Pertalite dan Biosolar Tetap Dilindungi Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap dipertahankan. Pertalite dan Biosolar masih menjadi instrumen utama perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor produktif.
Kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
Pertamina Patra Niaga juga menegaskan komitmennya untuk terus menjamin ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus menjalankan penugasan pemerintah dalam mendistribusikan BBM subsidi maupun non-subsidi.
Masyarakat diimbau memperoleh informasi resmi melalui kanal pemerintah dan layanan Pertamina Customer Solution 135 guna menghindari informasi yang tidak akurat terkait harga maupun distribusi BBM.
Editor : Mahendra Aditya