JAKARTA – Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi sorotan. Hasil survei internasional menunjukkan bahwa pegawai pemerintah masih masuk dalam kelompok profesi yang tingkat kepercayaannya relatif rendah di mata publik. Temuan tersebut dinilai menjadi peringatan serius bagi upaya reformasi birokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, mengungkapkan bahwa hasil survei global terbaru menempatkan ASN sebagai salah satu profesi yang masih menghadapi tantangan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai sekadar angka statistik, melainkan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, integritas aparatur, dan budaya kerja birokrasi.
"Temuan ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui perilaku, profesionalisme, dan integritas yang ditunjukkan setiap ASN dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.
Baca Juga: Di Tengah Krisis Energi Global, Pertalite dan Solar Tetap Aman dari Kenaikan Harga
ASN Masuk Kelompok Profesi dengan Tingkat Kepercayaan Rendah
Berdasarkan hasil Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 yang dipublikasikan awal 2025, sejumlah profesi di Indonesia masih menghadapi tingkat ketidakpercayaan publik yang cukup tinggi.
Survei tersebut mencatat bahwa profesi politikus berada di posisi teratas sebagai profesi yang paling banyak mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Disusul pejabat kabinet atau kementerian, kepolisian, influencer, hingga pegawai pemerintah atau ASN.
Data survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ASN berada di angka 33 persen. Angka tersebut memang masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain, namun dinilai belum mencerminkan harapan publik terhadap birokrasi modern yang profesional dan melayani.
Berikut tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah profesi di Indonesia berdasarkan survei tersebut:
-
Jurnalis: 51 persen
-
Hakim: 42 persen
-
Pengacara: 37 persen
-
Pegawai pemerintah/ASN: 33 persen
-
Influencer: 32 persen
-
Polisi: 28 persen
-
Pejabat kabinet/kementerian: 25 persen
-
Politisi: 25 persen
Temuan ini menunjukkan bahwa profesi yang berhubungan langsung dengan pengambilan kebijakan publik dan pelayanan negara masih menghadapi tantangan besar dalam membangun citra positif di masyarakat.
Integritas Jadi Kunci Perbaikan
Muhammad Taufiq menilai bahwa peningkatan kompetensi saja tidak cukup untuk memperbaiki kepercayaan publik. ASN juga harus memperkuat karakter, etika, dan integritas dalam setiap aktivitas pelayanan.
Menurutnya, budaya belajar yang selama ini didorong di lingkungan birokrasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan mentalitas pelayanan yang bersih dan bertanggung jawab.
Hal ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang cepat dan bebas dari praktik penyimpangan.
Reformasi Birokrasi Belum Selesai
Sejumlah pengamat administrasi publik menilai bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari masih adanya kasus korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, hingga buruknya kualitas layanan di sejumlah instansi.
Meski pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus menggencarkan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, persepsi publik terhadap birokrasi masih membutuhkan waktu untuk berubah.
Data Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memiliki lebih dari 4 juta ASN yang tersebar di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, kualitas pelayanan setiap aparatur akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Baca Juga: Aksi Besar Mahasiswa di Grahadi, Poster Prabowo-Gibran Dibakar sebagai Simbol Kritik
Perbandingan dengan Negara Lain
Menariknya, survei Ipsos juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap ASN di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang berada di angka 26 persen. Angka Indonesia juga setara dengan Thailand.
Meski demikian, para pakar menilai perbandingan internasional tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Fokus utama tetap harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.
Membangun Kepercayaan dari Pelayanan
Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi pemerintahan. Tanpa kepercayaan, berbagai program pembangunan berisiko menghadapi resistensi dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Karena itu, peningkatan integritas ASN dinilai harus menjadi agenda berkelanjutan, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem pengawasan yang efektif.
Hasil survei ini menjadi alarm penting bahwa reformasi birokrasi belum selesai. Pemerintah dan seluruh aparatur dituntut membuktikan bahwa ASN bukan hanya pelaksana administrasi negara, tetapi juga pelayan publik yang profesional, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Editor : Mahendra Aditya